KALIMANTAN TIMUR — Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik 20.118 anak yang berisiko zero dose, ada bayi-bayi yang belum pernah mendapat suntikan DPT-HB-Hib dosis pertama atau Hexa1.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut kondisi ini perlu ditangani cepat. Bulan Imunisasi Kejar (BIK) digelar serentak 1–31 Oktober 2026 untuk menemukan anak yang belum atau belum lengkap imunisasinya.
Zero dose merujuk pada anak yang belum mendapat imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama. Artinya, tubuh si kecil belum punya perlindungan dasar terhadap difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Hib.
Ketua Umum IDAI, dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan imunisasi adalah hak dasar setiap anak.
"Kita harus bertindak cepat untuk melindungi anak-anak Indonesia. Imunisasi adalah hak dasar anak dan kewajiban kita untuk memastikan setiap anak terlindungi," ujar Piprim.
Piprim juga mengingatkan, cakupan imunisasi yang rendah bisa membuka peluang munculnya kembali kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular.
Kutai Kartanegara menempati posisi tertinggi dengan 5.678 anak berisiko zero dose. Samarinda menyusul dengan 3.916 anak, lalu Balikpapan 2.138 anak.
Setelahnya ada Kutai Timur 1.972 anak dan Penajam Paser Utara 1.945 anak. Daerah lain: Paser 1.439 anak, Bontang 1.313 anak, Berau 1.034 anak, Kutai Barat 436 anak, dan Mahakam Ulu 249 anak.
Sebaran ini menunjukkan persoalan imunisasi tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tapi juga di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Langkah pertama yang bisa ibu lakukan: buka buku KIA atau catatan imunisasi anak. Periksa apakah ada dosis yang terlewat sesuai usianya.
Jika ada yang kurang, anak bisa dibawa ke posyandu, puskesmas, pos pelayanan imunisasi, atau fasilitas kesehatan swasta terdekat. Prioritas BIK diberikan untuk DPT-HB-Hib1 atau Hexa1.
Imunisasi lain yang belum lengkap tetap bisa diberikan sesuai status imunisasi anak. Jadi tidak perlu menunggu jadwal berikutnya kalau memang ada dosis yang tertinggal.
Selama Oktober 2026, petugas tidak hanya menunggu orang tua datang ke fasilitas kesehatan. Penjangkauan aktif dilakukan lewat kunjungan rumah, pelibatan kader, penelusuran sasaran, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Kementerian Kesehatan juga melibatkan organisasi profesi. IDAI memberikan pendampingan dokter spesialis anak ke puskesmas, termasuk melalui dokter anak yang jadi champion imunisasi.
Dengan waktu satu bulan penuh, pemerintah punya ruang lebih panjang untuk menemukan anak yang belum terlindungi.
Setelah risiko 20.118 anak pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan turun menjadi 12.909 anak pada 2027. Angka itu terus dipangkas hingga 6.189 anak pada 2030.
Target akhirnya bukan sekadar menaikkan angka cakupan. Yang lebih penting: memastikan tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan imunisasi sesuai usianya.
Kalau ibu ragu apakah anak sudah lengkap imunisasinya, jangan tunggu sampai akhir Oktober. Datang ke posyandu atau puskesmas terdekat dan bawa buku KIA.
Petugas akan mengecek status imunisasi anak dan menentukan dosis apa yang masih perlu diberikan. Tidak ada biaya untuk imunisasi dasar di fasilitas kesehatan pemerintah.
Satu kunjungan hari ini bisa jadi perlindungan seumur hidup si kecil. Periksa buku KIA malam ini, dan kalau ada yang terlewat, jadwalkan ke posyandu besok.