Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggratiskan biaya administrasi sebesar Rp10 juta per unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan insentif tersebut. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan Gratis Biaya Administrasi (GBA) itu disiapkan untuk membantu warga lokal yang belum memiliki hunian pribadi, sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP mengalokasikan 10.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim pada tahun ini.
SAMARINDA — Insentif Gratis Biaya Administrasi (GBA) senilai Rp10 juta per unit rumah bersubsidi itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat memimpin Rapat Koordinasi Bedah Rumah di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim. Rudy menyatakan Pemprov Kaltim mendukung penuh program nasional pembangunan rumah bersubsidi tersebut.
"Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi ini. Kemudahan GBA Rp10 juta per unit ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat," kata Rudy.
Rudy menegaskan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang dikelola Kementerian PKP ini penting karena secara langsung mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan papan bagi masyarakat.
Kuota 10.000 Unit Rumah Bersubsidi di Kaltim
Kementerian PKP mengalokasikan 10.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim. Rudy mengajak seluruh pihak berkolaborasi memanfaatkan kuota itu, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai PKP Kalimantan II, asosiasi pengembang, hingga sektor perbankan, khususnya Bankaltimtara.
"Untuk KUR perumahan dan KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000 unit. Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah," ujar Rudy.
Pemprov Kaltim juga memastikan kesiapan mendukung para pengembang dengan paket bantuan subsidi dan subsidi bunga.
"Semoga mendapat keberkahan dalam upaya penyediaan rumah bersubsidi dan bedah rumah tidak layak huni. Semoga makin banyak untungnya dan makin banyak bedah rumah dan rumah subsidi yang bisa direalisasikan," harap Rudy.
Bedah Rumah Baru Capai 379 Unit dari Target 3.741
Realisasi program bedah rumah dari Balai PKP Kalimantan II baru mencapai 379 rumah dari target 3.741 unit. Rudy berharap target tersebut tetap tercapai optimal pada tahun ini agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.
Kepala Balai PKP Kalimantan II Mustofa Otfan mengakui keterlambatan realisasi akibat proses peralihan regulasi.
"Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan," kata Mustofa.
Peringatan: Jangan Bangun Perumahan Dekat Tambang Batu Bara
Rudy mengingatkan para pengembang agar tidak membangun perumahan bersubsidi di dekat area operasional tambang batu bara demi menjaga kesehatan lingkungan.
"Saran saya, pembangunan perumahan agak jauh dari pertambangan batu bara karena pencemarannya sangat mengganggu udara dan air. Debu tambang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung serta TBC," jelas Rudy Mas'ud.
