SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga tahun ini, tercatat lebih dari 14.000 sertifikat halal telah diterbitkan tanpa dipungut biaya untuk memperkuat daya saing produk lokal.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa pemberian sertifikat gratis ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam merespons regulasi nasional. Mulai Oktober 2026, seluruh produk yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal secara resmi.
“Provinsi Kalimantan Timur tahun ini sudah menerbitkan lebih dari 14 ribu sertifikat halal untuk pelaku usaha secara gratis,” ujar Seno saat membuka Kala Fest 2026 di Islamic Center Samarinda, Jumat malam (8/5/2026).
Seno mengingatkan para pelaku usaha agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu yang ditentukan. Selain untuk memenuhi aturan hukum, sertifikasi ini dinilai menjadi nilai tambah bagi produk ekonomi kreatif Kaltim, termasuk dalam industri fashion.
Ia mencontohkan inovasi pada batik lokal yang kini menggunakan pewarna alami. Menurutnya, penggunaan bahan alami tersebut menjadikan produk batik Kaltim masuk dalam kategori produksi halal yang ramah lingkungan dan memiliki potensi pasar luas.
“Ini adalah batik yang pewarnanya menggunakan bahan alami. Satu hal yang luar biasa dan tentu saja batik ini menjadi produksi halal dari fashion yang ada di Kaltim,” katanya menambahkan.
Sektor UMKM dan ekonomi kreatif kini menjadi tumpuan utama dalam mendongkrak perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini berada di angka 4,53 persen.
Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut dapat meningkat hingga 5 persen pada tahun 2026. Seno optimistis ekosistem halal dan ekonomi syariah yang terus berkembang akan menjadi penopang penting bagi kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.
Perkembangan tren positif ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Seno menilai kolaborasi antarinstansi menjadi kunci agar UMKM lokal semakin eksis dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam proses pembinaan pelaku usaha, Pemprov Kaltim melalui Dinas Perdagangan terus bersinergi dengan Bank Indonesia. Dukungan dari sektor perbankan tersebut mencakup program pendampingan dan pembinaan yang konsisten kepada para pelaku UMKM daerah.
Seno Aji mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia yang membantu memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Kaltim. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang inovasi bagi para pelaku usaha kecil agar produk mereka semakin dikenal luas.
“Kami akan terus mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan inovasi agar pengembangan ekonomi syariah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.