BONTANG — Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah menunda pengerjaan revitalisasi Waduk Kanaan. Penundaan ini dinilai realistis mengingat kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat pemangkasan anggaran.
"Kalau proyek besar tidak ditunda, saya khawatir justru gaji pegawai atau biaya pendidikan yang dikorbankan. Itu tidak boleh terjadi," ujarnya.
Menurut Sahib, pemotongan anggaran yang mencapai lebih dari setengah total belanja daerah membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja wajib. Belanja pegawai dan sektor pendidikan menjadi dua pos yang tidak bisa dikompromikan di tengah situasi ini.
Meski Waduk Kanaan masuk dalam skala prioritas karena fungsinya sebagai pengendali banjir, penundaan selama satu tahun dinilai sebagai langkah yang lebih aman. "Memaksakan proyek di tengah keterbatasan justru berisiko mengganggu pelayanan dasar warga," tambah Sahib.
Di balik dukungan terhadap penundaan tersebut, DPRD justru menyoroti lambatnya progres proyek Bendungan Suka Rahmat. Sahib menilai proyek strategis ini hanya akan menjadi wacana tanpa adanya sinergi nyata antara Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Timur, dan Pemprov Kalimantan Timur.
"Harus ada progres tiap tahun. Jangan hanya dibahas terus tanpa kejelasan," tegasnya.
Bendungan Suka Rahmat dinilai memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga sebagai sumber air baku dan potensi pengembangan wisata daerah. Karena itu, kepala daerah diminta lebih agresif dalam mengupayakan dukungan anggaran ke tingkat provinsi maupun pusat.
Sahib menambahkan, status Bontang sebagai daerah penghasil gas dan pupuk nasional harus menjadi kekuatan tawar dalam memperjuangkan proyek infrastruktur. "Itu harus jadi kekuatan untuk meminta perhatian lebih dari pusat," pungkasnya.
Sembari menunggu realisasi bendungan besar, DPRD juga meminta Pemkot tetap aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk langkah-langkah jangka pendek. Normalisasi sungai dan bantuan pembangunan infrastruktur pengendali banjir lainnya dinilai tetap perlu dijalankan.