SAMARINDA — Sorotan terhadap tata kelola lingkungan di kawasan IKN kembali mengemuka dalam forum nasional yang digelar di Universitas Mulawarman, Samarinda, Selasa (12/5/2026). Seminar Nasional dan Interkonferensi Badan Kerja Sama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) ini menghadirkan akademisi, pemerintah, hingga legislatif untuk merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.
Syafruddin menyoroti praktik tambang ilegal yang meninggalkan lubang bekas galian tanpa pemulihan. Kondisi ini dinilai berisiko memicu banjir, merusak ekosistem, hingga mengancam kesehatan masyarakat sekitar.
"Tidak boleh lagi ada tambang yang merusak kawasan IKN. Baik legal maupun ilegal, semua wajib memenuhi tanggung jawab reklamasi," tegas Syafruddin dalam pemaparannya.
Politisi itu mengingatkan bahwa Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam harus mendapatkan manfaat ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan. “Daerah penghasil tidak boleh menjadi korban kerusakan. Perusahaan wajib menjalankan reklamasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, menekankan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat agar konsep forest city di IKN benar-benar terwujud. Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, pembangunan IKN justru bisa meninggalkan kerusakan jangka panjang.
“Pengawasan dan penindakan harus diperkuat agar konsep forest city di IKN benar-benar terwujud, bukan hanya slogan,” kata Abdunnur di hadapan peserta forum.
Forum ini juga dihadiri perwakilan Otorita IKN yang menyoroti pentingnya pemulihan kawasan hutan terdampak aktivitas pertambangan. Program rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), reforestasi, hingga carbon trading disebut sebagai solusi jangka panjang yang sedang dikaji.
Para peserta forum sepakat bahwa edukasi masyarakat dan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. DPR RI mendorong agar pengawasan lingkungan di kawasan IKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan akademisi.
Syafruddin menambahkan, keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan harus dijaga agar pembangunan IKN tidak meninggalkan kerusakan yang sulit dipulihkan. “Pembangunan IKN harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan,” pungkasnya.