SAMARINDA — Polemik soal sikap Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap usulan hak angket DPRD Kalimantan Timur akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin, menegaskan bahwa partainya belum mengambil keputusan final untuk menarik diri dari dukungan yang sebelumnya telah diberikan.
“Bukan menarik ya, tapi meninjau. Kita mau diskusi dulu sesuai prosedurnya seperti apa,” kata Erwin kepada wartawan di Hotel Harris Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Menurut Erwin, posisi PAN di DPRD Kaltim tidak bisa bergerak sendiri. Partai tersebut tergabung dalam fraksi gabungan bersama Partai NasDem. Setiap keputusan politik, lanjutnya, harus melalui pembahasan bersama dan tidak bisa diputuskan sepihak.
“Kalau sendiri kan lebih mudah memutuskan. Kita ini fraksi gabungan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, PAN akan menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk menyatukan suara para kadernya. Setelah itu, barulah pembahasan dilanjutkan bersama mitra fraksi. Salah satu poin krusial yang akan dibahas adalah posisi kader PAN yang sebelumnya ikut menandatangani usulan hak angket pada 4 Mei 2026 lalu.
“Jangan sampai ada yang dukung ada yang enggak. Kita maunya satu suara,” tegasnya.
Meski tengah melakukan konsolidasi internal, Erwin memastikan proses hak angket tidak akan terhambat. Ia menjelaskan, usulan tersebut sudah masuk dalam agenda paripurna DPRD Kaltim dan secara regulasi sudah memenuhi syarat dukungan minimal anggota dewan.
“Kalau sudah diajukan ya sudah diajukan. Tidak bisa ditarik lagi karena sudah masuk paripurna,” katanya.
Bahkan, jumlah dukungan yang terkumpul saat ini disebut telah melampaui batas minimal. “Minimal 10 orang, sekarang sudah 23,” ungkap Erwin.
Erwin mengakui, hingga saat ini Dewan Pimpinan Pusat PAN belum memberikan arahan khusus terkait polemik yang terjadi di Kalimantan Timur. Ia menyebut, Ketua Umum PAN hanya menanyakan substansi persoalan yang berkembang.
“Ketua pusat cuma tanya masalahnya apa,” ujarnya.
Ia pun membantah keras isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan intervensi politik atau PAN yang dikabarkan “masuk angin”. Erwin menegaskan dirinya berusaha menjaga independensi partai tanpa meminta bantuan atau fasilitas politik dari pihak mana pun, termasuk kepala daerah.
“Tidak ada. Saya berani sumpah enggak ada begitu-gitu. Saya tidak mau diintervensi siapapun,” tegasnya.
Erwin mengakui ada komunikasi dari pihak pemerintah setelah polemik hak angket berkembang. Namun, ia memastikan komunikasi tersebut tidak berkaitan dengan negosiasi politik atau upaya memengaruhi sikap PAN.
“Ada yang telepon, kalau butuh apa-apa. Saya bilang enggak ada, saya enggak butuh apa-apa,” ungkapnya.
Ia memastikan, seluruh keputusan PAN nantinya akan diputuskan melalui pembahasan bersama kader partai dan anggota DPRD dari PAN di Kalimantan Timur. “Keputusan saya benar-benar keputusan bersama,” pungkasnya.