BALIKPAPAN — Nota kesepahaman antara Disdikbud Balikpapan dengan Direktorat PAUD telah diteken. Langkah ini merupakan titik awal untuk merancang kerangka teknis implementasi di lapangan, bukan sekadar seremoni administratif.
Tanpa peta jalan yang jelas, program wajib belajar prasekolah berpotensi mandek di tahap wacana. Grand design dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan guru, rasio murid per kelas, hingga ketersediaan sarana bermain edukatif di setiap kelurahan.
Disdikbud Balikpapan menilai kesiapan daerah tidak bisa disamaratakan. Ada wilayah dengan konsentrasi PAUD padat, ada pula kampung di pinggiran yang kekurangan tenaga pendidik.
Kerja sama ini berfokus pada asistensi penyusunan dokumen perencanaan. Direktorat PAUD memberikan pendampingan teknis agar grand design yang lahir sesuai standar nasional dan terukur.
Belum ada angka pasti soal anggaran yang digelontorkan. Sumber di Disdikbud menyebut pembiayaan program baru akan dibahas setelah desain besar rampung dan disahkan.
Sasaran prioritas adalah anak usia 5-6 tahun yang belum tersentuh layanan PAUD. Data internal Disdikbud menunjukkan masih ada celah partisipasi di beberapa kecamatan, terutama di pemukiman padat penduduk dan kawasan sekitar pelabuhan.
Program ini nantinya akan diintegrasikan dengan sistem data pokok pendidikan (Dapodik) agar pemantauan partisipasi anak bisa dilakukan secara real-time.
Apakah wajib belajar prasekolah ini gratis?
Skenarionya masih dikaji. Disdikbud Balikpapan mengusulkan skema pembiayaan bersama antara APBD, dana alokasi khusus pendidikan, dan partisipasi orang tua bagi yang mampu. Detailnya akan diatur dalam peraturan wali kota setelah grand design selesai.
Kapan program ini mulai berlaku?
Belum ditetapkan. Penyusunan grand design ditargetkan rampung pada semester pertama tahun anggaran berjalan. Setelah itu, uji coba terbatas di beberapa kelurahan akan dilakukan sebelum penerapan penuh.