SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mendorong perguruan tinggi menyamakan ritme kerja dengan pemerintah dalam pelaksanaan program GratisPol. Sebab, di tengah anggaran yang terus membengkak hingga Rp1,3 triliun pada 2026, masih ditemukan dana Rp2,1 miliar yang tidak terserap.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas'ud, menilai temuan itu menjadi alarm bahwa informasi belum bergerak secepat pemberitaan di media sosial. "Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses," ujarnya kepada wartawan di Samarinda, pekan lalu.
Syahariah juga menyoroti kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan. Menurutnya, proses verifikasi sejak awal harus lebih cermat agar tidak menimbulkan kekecewaan.
"Aturan itu sebenarnya tidak lahir kemarin sore. Semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari," tegasnya.
Polemik syarat domisili juga dinilai menjadi pelajaran penting. Syahariah menekankan bahwa informasi penting tidak cukup hanya diumumkan, tetapi harus benar-benar dipahami oleh calon penerima. "Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan," tuturnya.
Persoalan lain yang disorot adalah kebingungan mahasiswa terkait penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT). Syahariah menegaskan kampus harus menjadi pihak pertama yang memberikan kepastian dan penjelasan jelas terkait kebijakan baru.
"Mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan dan kepastian layanan. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri," ujarnya.
Menurutnya, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting di tengah dinamika program yang masih muda ini.
Meski terdapat sejumlah kendala teknis, Syahariah menegaskan capaian program GratisPol tidak bisa diabaikan. Dalam waktu relatif singkat, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah menerima manfaat dengan total penyaluran dana mencapai Rp288,5 miliar.
Pemprov Kaltim bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun pada 2026 untuk memperluas cakupan penerima manfaat. "Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri," pungkas Syahariah.
Ia menambahkan, keberhasilan GratisPol nantinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena informasi yang terlambat atau data yang kurang cermat.