SAMARINDA — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menilai aparatur sipil negara perlu meninggalkan pola kerja yang sekadar mengikuti prosedur. Perubahan teknologi digital, meningkatnya tuntutan masyarakat, serta kompleksitas persoalan pembangunan dinilai mengharuskan pemerintah melakukan transformasi tata kelola.
Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan administrasi publik harus mampu merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat. Pemerintah perlu membaca perubahan, memanfaatkan teknologi dan data, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam Kaltim Corpu Webinar Series bertema "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan", Nina membeberkan sifat administrasi publik yang dibutuhkan saat ini. Webinar berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, dengan fokus membangun administrasi publik yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Administrasi publik tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur dan rutinitas birokrasi saja. Kita membutuhkan administrasi publik yang adaptif, inovatif, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada hasil," ujar Nina.
Nina menambahkan, langkah transformasi itu diperlukan agar kebijakan dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah dinilai tidak lagi cukup mengandalkan rutinitas birokrasi dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.
Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman Samarinda sekaligus pemateri, Santi Rande, menjelaskan perubahan lingkungan strategis berlangsung sangat cepat. Perubahan itu terutama terjadi setelah pandemi Covid-19.
Menurut Santi, perubahan tersebut turut mendorong pergeseran pola pelayanan pemerintahan dari sistem manual menuju pemanfaatan layanan digital. Tantangan berikutnya adalah memastikan kapasitas organisasi pemerintah dapat mengikuti kecepatan perubahan lingkungan.
"Adaptasi birokrasi perlu dilakukan secara cepat agar pemerintah mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Kalimantan Timur," kata Santi.
BPSDM Kaltim menekankan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Kolaborasi itu dinilai perlu agar kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti di tataran prosedural.
Pemanfaatan teknologi dan data juga menjadi sorotan dalam webinar tersebut. Keduanya disebut sebagai modal pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan terukur.
Kaltim Corpu Webinar Series menjadi forum BPSDM Kaltim untuk membahas pengembangan kapasitas aparatur. Tema transformasi tata kelola pemerintahan diangkat sebagai respons atas perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat.