SAMARINDA — Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyebut batas musim hujan dan kemarau di wilayah itu tidak selalu tegas. Hujan yang turun di tengah periode kering, menurut dia, masih mungkin terjadi tanpa mengakhiri kondisi kekeringan yang sedang berlangsung.
"Jadi, bisa jadi di dalam musim kering ini kita hujan, tapi sifatnya spot-spot," ucap Buyung, Selasa 6 Oktober 2026.
Ia meminta masyarakat tidak menganggap hujan lokal sebagai tanda kondisi kering telah berakhir. Kewaspadaan justru perlu ditingkatkan karena kekeringan memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan.
Kekeringan tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran lahan. Sejumlah wilayah mulai menyesuaikan penggunaan dan pengolahan air bersih, termasuk menghadapi potensi intrusi air laut.
Buyung juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan selama periode kering. Lahan yang kering lebih mudah terbakar dan berpotensi memperluas kejadian karhutla di sejumlah daerah.
Dampak kekeringan dirasakan sektor pertanian Kaltim. Hingga Agustus 2026 terdapat 2.730 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan.
Angka itu meningkat menjadi 2.620 hektare pada September hingga pertengahan bulan. Dari jumlah tersebut, 607 hektare mengalami dampak berat dan 333 hektare dilaporkan mengalami puso.
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena merupakan sentra produksi pertanian. Penajam Paser Utara juga termasuk daerah yang mengalami dampak cukup besar, terutama pada lahan yang masih mengandalkan sawah tadah hujan.
Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan dampak kekeringan terhadap pertanian masih menjadi perhatian pemerintah. Hujan yang mulai turun dinilai belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan air, terutama pada lahan yang bergantung pada sawah tadah hujan.
"Memang mitigasi sudah kita lakukan sejak sebelum kekeringan memuncak. Kita terus mendorong penggunaan varietas yang genjah dan tahan kekeringan, serta mengoptimalkan pompa yang sudah tersebar di kelompok tani," kata Fahmi.
Pemerintah mendorong petani menggunakan varietas padi berumur genjah dan tahan kekeringan, antara lain Inpari dan Inpago, untuk mengurangi risiko gagal panen.
Sebanyak 303 pompa bergerak berukuran tiga hingga empat inci telah didistribusikan melalui program pemerintah pusat kepada kelompok tani di kabupaten dan kota. Dukungan lima unit pompa melalui APBD serta sekitar 70 unit pompa yang didistribusikan pada tahun sebelumnya melengkapi peralatan tersebut.
Penanganan kekeringan dilakukan melalui koordinasi BPBD, BMKG, dan instansi terkait. Pemerintah sebelumnya mengusulkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan ketersediaan air, termasuk mengisi embung di kawasan pertanian.
Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan BMKG untuk mengantisipasi perkembangan kondisi cuaca serta menjaga ketersediaan air di kawasan pertanian.
Dengan kondisi kering yang masih berpotensi berlangsung, masyarakat diminta menghemat dan menyiapkan kebutuhan air. Kewaspadaan terhadap kebakaran lahan perlu diperkuat agar kekeringan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.