SAMARINDA — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy menyatakan perairan pesisir provinsi itu menjadi ruang hidup bagi sekitar 7.600 nelayan. Karena itu, penyusunan kebijakan tata ruang laut diminta berbasis data faktual dan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir.
Pernyataan itu disampaikan Irhan di sela diskusi mendalam bertema "Penyatuan dan Penataan Ruang Perairan Kaltim" di Kantor DKP Kaltim, Samarinda. Menurut dia, tingginya aktivitas kapal logistik menuju IKN meningkatkan tekanan terhadap ruang perairan setempat.
Arus pelayaran menuju ibu kota baru menuntut mitigasi ruang laut dengan tingkat presisi tinggi. Tanpa penataan yang cermat, aktivitas pelayaran nasional berisiko memicu konflik pemanfaatan ruang dan meminggirkan masyarakat lokal.
Irhan menegaskan posisi nelayan dalam kebijakan tersebut. "Perairan pesisir kita adalah ruang hidup bagi sekitar 7.600 nelayan. Penyusunan kebijakan tata ruang laut harus berbasis data faktual dan tidak boleh mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir," kata Irhan.
Hasil pemetaan pesisir diharapkan menjadi peta jalan pertumbuhan ekonomi perikanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan. DKP Kaltim menyiapkan tiga langkah utama:
Soal zonasi, Irhan menegaskan perlunya kepastian ruang tangkap. "Kita harus memberikan kedaulatan penuh kepada nelayan kita melalui jaminan zonasi tangkap yang jelas," ujarnya.
Penataan ruang dibarengi transformasi digital dalam tata kelola kelautan. Pemanfaatan teknologi pemantauan kelautan berbasis satelit dinilai krusial untuk mendeteksi anomali dan memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal di perairan Kaltim.
Irhan mengingatkan seluruh penyusunan regulasi dan birokrasi harus bermuara pada kualitas pelayanan publik. Dampak akhirnya diukur dari kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Birokrasi hadir untuk melayani masyarakat. Semua upaya memperbaiki tata kelola ruang laut ini pada akhirnya harus berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir Kalimantan Timur," jelas Irhan.