Pencarian

Pemkab Mahulu Dorong Pelaku UMKM Urus Legalitas Usaha Lewat OSS RBA, Buka Akses KUR Bankaltimtara

Jumat, 20 November 2026 • 12:16:31 WIB
Pemkab Mahulu Dorong Pelaku UMKM Urus Legalitas Usaha Lewat OSS RBA, Buka Akses KUR Bankaltimtara
Bupati Mahakam Ulu menegaskan legalitas usaha sebagai pintu utama UMKM mengakses pembinaan dan permodalan.

UJOH BILANG — Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan menegaskan, legalitas bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen izin usaha disebut sebagai pintu utama bagi pelaku UMKM untuk menjangkau fasilitas pengembangan bisnis hingga akses permodalan dari perbankan.

Pesan itu disampaikan Bupati melalui Asisten I Setkab Mahulu, drg. Agustinus Teguh Santoso, saat membuka Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Kampung Ujoh Bilang.

"Legalitas usaha menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Dengan memiliki perizinan yang jelas, pelaku usaha akan lebih mudah mengembangkan usahanya dan mendapatkan akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan," kata Agustinus membacakan sambutan Bupati.

Mengapa Legalitas Jadi Kunci Naik Kelas

Pemkab Mahulu menilai administrasi yang tertib menentukan apakah sebuah usaha bisa berkembang lebih luas atau berhenti di skala kecil. Tanpa izin resmi, pelaku UMKM sulit menjangkau program pembinaan dan fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah maupun bank.

Karena itu, Pemkab aktif menyosialisasikan penggunaan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Sistem ini mempermudah pengurusan perizinan berusaha dibanding prosedur manual.

Jembatan ke Bankaltimtara dan Skema KUR

Selain soal legalitas, pemerintah daerah mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan, salah satunya Bankaltimtara. Langkah ini agar UMKM lokal memahami mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan persyaratan pinjaman modal yang berlaku.

Pemahaman atas skema pembiayaan dinilai penting supaya pengajuan kredit tidak tersendat di tahap administrasi. Pelaku usaha yang dokumennya lengkap berpeluang lebih besar lolos penilaian bank.

Kewajiban Laporan Penanaman Modal

Para pelaku usaha dalam bimtek itu juga diingatkan soal kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Data dari laporan tersebut dipakai pemerintah untuk memantau realisasi investasi di daerah.

Laporan itu sekaligus menjadi bahan bagi Pemkab Mahulu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan. Tanpa laporan, pemerintah kesulitan memetakan persoalan riil yang menghambat investasi kecil di kampung-kampung.

Narasumber dari Provinsi hingga Praktisi Bank

Bimbingan teknis yang difasilitasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mahulu ini melibatkan narasumber dari tingkat provinsi hingga praktisi perbankan. Kombinasi itu dipilih agar peserta mendapat gambaran regulasi sekaligus praktik pengajuan kredit.

Pemerintah berharap pelaku UMKM lokal tidak hanya mahir berproduksi, tetapi juga tangguh dalam pengelolaan manajemen bisnis. Dua kemampuan itu dinilai menentukan daya tahan usaha di pasar yang makin terbuka.

Follow faktasamarinda.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kaltimpost.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks