SAMARINDA — Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif menentukan prioritas pembangunan, menurut Agusriansyah. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga dan penguatan ekonomi, katanya, perlu mendapat porsi lebih besar.
Agusriansyah tidak menolak pembangunan infrastruktur dasar. Namun ia meminta pembangunan gedung tidak lagi menjadi prioritas anggaran selama efisiensi berlangsung.
“Pembangunan infrastruktur fisik seperti bangunan itu saya stop. Adapun kalau pembangunan infrastruktur lebih ke jalan, air, dan listrik. Kalau saya, pembangunan gedung sudah tidak dianggarkan lagi di tengah kondisi seperti ini,” kata Agusriansyah Ridwan, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Selasa (17/11).
Menurut Agusriansyah, belanja daerah semestinya bertumpu pada pemberdayaan komunitas dan penciptaan kesempatan kerja. Dana yang selama ini terserap untuk bangunan baru dinilai lebih berguna jika masuk ke program produktif.
Salah satu langkah yang ia usulkan adalah memetakan minat dan kebutuhan generasi Z, milenial, hingga generasi alfa. Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyusunan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Harapannya, kebijakan anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja pada masa mendatang.