Banggar DPRD Kaltim Tolak 3 Proyek Multiyears Rp 1,24 Triliun, Sebut Fiskal dan Kajian Teknis Belum Matang

Penulis: Fauzan Arifin  •  Kamis, 19 November 2026 | 12:16:31 WIB
Rapat Banggar DPRD Kaltim membahas KUA-PPAS dan menyepakati penolakan tiga proyek multiyears senilai Rp 1,24 triliun.

SAMARINDA — Rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berlangsung dinamis. Usulan tiga proyek dengan skema multiyears contract (MYC) senilai total sekitar Rp 1,24 triliun menjadi titik perdebatan utama, dan seluruh anggota Banggar akhirnya bersepakat tidak menyetujuinya.

Dengan sikap itu, ketiga proyek tersebut tidak batal. Pemerintah provinsi akan menjalankannya lewat skema tahun tunggal atau single year, sehingga pembiayaan dipotong per tahun anggaran.

Apa Isi Keputusan Banggar DPRD Kaltim

Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran, Ekti Imanuel, menegaskan penolakan merupakan keputusan kolektif seluruh anggota Banggar. Bukan pandangan satu fraksi atau satu komisi saja.

"Di dalam rapat tentu dinamis sekali, terutama terkait usulan dari Pemprov Kaltim. Ada tiga item multiyears contract itu yang sangat tidak kami setujui. Akhirnya dalam rapat semua anggota Badan Anggaran tidak menyetujui," ujar Ekti.

Pembahasan KUA-PPAS itu sendiri digelar untuk menyusun Kerangka Pendanaan dan Prioritas Daerah (KPPD) 2027–2029. Artinya, keputusan Banggar ini menjadi semacam pagar awal sebelum pemerintah provinsi menyusun rincian anggaran tiga tahun ke depan.

Dua Alasan di Balik Penolakan

Ekti memaparkan dua pertimbangan yang mendasari sikap DPRD. Pertama, kondisi kemampuan fiskal daerah dinilai perlu menjadi acuan sebelum memutuskan pola pembiayaan pembangunan jangka panjang.

"Pertama masalah fiskal, masalah anggaran ke depan. Yang kedua tentu masalah kajian teknisnya. Teman-teman menganggap kajian tersebut perlu menjadi perhatian," jelasnya.

Pertimbangan kedua menyangkut aspek perencanaan dan kesiapan teknis proyek. Menurut Ekti, kajian teknis mesti tuntas lebih dulu sebelum pemerintah memakai skema kontrak tahun jamak, karena skema itu mengikat anggaran lintas tahun.

Sudah Dibahas di Rapat Pimpinan, Sikap Tetap Sama

Usulan MYC sebenarnya telah disinggung dalam rapat pimpinan sebelumnya. Namun setelah dibahas ulang di tingkat Banggar, seluruh anggota bertahan pada sikap yang sama.

Konsistensi itu menunjukkan penolakan tidak lahir mendadak di ruang rapat. Banggar sejak awal menyoroti dua hal yang sama: ruang fiskal Kaltim dan kematangan dokumen teknis proyek.

Dampak ke Pembangunan Kaltim

Beralihnya tiga proyek ke skema tahun tunggal membuat pola pembayaran ke kontraktor berubah. Anggaran tidak lagi dikunci untuk beberapa tahun sekaligus, melainkan dievaluasi setiap tahun sesuai kemampuan kas daerah.

Bagi warga, kelanjutan proyek bergantung pada penyusunan APBD tahunan. Jika alokasi tahunan tersedia, pekerjaan bisa berjalan; jika tidak, jadwal pembangunan berisiko mundur.

Pemprov Kaltim belum menyampaikan langkah lanjutan setelah keputusan Banggar. Yang jelas, dokumen perencanaan 2027–2029 akan disusun tanpa tiga item MYC senilai Rp 1,24 triliun tersebut.

Reporter: Fauzan Arifin
Sumber: kaltimpost.jawapos.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top