Pemkot Samarinda Matangkan Skema Probebaya 2027, Plafon Anggaran Tak Melampaui Rp 200 Miliar

Penulis: Fauzan Arifin  •  Jumat, 20 November 2026 | 07:16:31 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin rapat koordinasi pembahasan skema anggaran Probebaya 2027 di lingkungan Pemkot Samarinda.

SAMARINDA — Rapat koordinasi di lingkungan Pemkot Samarinda membahas arah program unggulan yang menyentuh hampir 2.000 RT tersebut. Andi Harun menyatakan Probebaya tetap menjadi prioritas utama meski pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian belanja.

Menurut wali kota, kondisi keuangan daerah membutuhkan pengelolaan lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Penyesuaian dilakukan tanpa mengorbankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dua Opsi Skenario Anggaran Disiapkan Bagian Pemerintahan

Pemkot Samarinda menyiapkan skenario anggaran 2027 yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan proyeksi plafon tidak melampaui alokasi pada 2026. Andi Harun menginstruksikan Bagian Pemerintahan menyusun dua opsi skenario sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Rapat tersebut dihadiri jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pelaksana Tugas Asisten I, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, serta Kepala Bagian Pemerintahan.

"Probebaya tetap menjadi prioritas utama. Kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang lebih cermat menyusul dinamika transfer keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi," kata Andi Harun di Samarinda, Kamis.

Alokasi 2026 Dipastikan Lunas Sebelum Akhir Tahun

Untuk kewajiban tahun berjalan, Andi Harun memastikan seluruh alokasi Probebaya 2026 yang masih dalam proses pencairan akan tuntas sebelum akhir tahun. Jajaran kewilayahan diminta tidak khawatir soal pembayaran.

"Probebaya tahun ini telah dialokasikan dan dipastikan terbayar lunas pada tahun ini. Jajaran kewilayahan tidak perlu khawatir," ujarnya.

Pada Tahun Anggaran 2026, kebijakan efisiensi dan penyesuaian arus kas membuat Pemkot menerapkan pola pencairan bertahap. Alokasi tahap awal disalurkan Rp 60 juta hingga Rp 75 juta per RT.

Pencairan tahap awal itu diprioritaskan untuk menuntaskan kegiatan wajib sesuai peraturan wali kota, seperti iuran BPJS, operasional posyandu, PMT balita, serta perbaikan infrastruktur mendesak.

Camat Palaran Usulkan Pemberdayaan Lebih Diprioritaskan

Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan wilayah menyampaikan pandangan soal proporsi anggaran antara pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Camat Palaran mengusulkan dana Probebaya 2027 lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan.

Usulan itu mencakup layanan kesehatan masyarakat, posyandu, dan gotong royong agar tetap berjalan optimal jika terjadi penyesuaian plafon. Lurah Gunung Lingai menekankan pentingnya mempertahankan pembiayaan kebutuhan dasar warga.

Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi dukungan jaminan kesehatan (BPJS), pemberian makanan tambahan (PMT), kegiatan kelompok masyarakat, serta pendataan dasawisma. Camat Samarinda Ilir menyoroti pentingnya perencanaan sejak dini agar komposisi anggaran selaras dengan waktu pelaksanaan di lapangan.

Beberapa lurah mengusulkan porsi pembangunan sarana prasarana fisik dan pengadaan barang tetap dipertimbangkan menyesuaikan kondisi geografis setempat. Andi Harun menyatakan seluruh masukan akan dirumuskan untuk mencari formulasi anggaran paling tepat sasaran.

Dana Stimulan Rp 100 Juta per RT Sejak 2021

Probebaya diluncurkan pertama kali pada 4 Juni 2021 sebagai program pemerataan pembangunan hingga tingkat akar rumput. Program ini mengalokasikan dana stimulan Rp 100 juta per RT setiap tahun melalui mekanisme swakelola kelompok masyarakat.

Setelah diawali sebagai proyek percontohan di 59 kelurahan pada 2021, program diterapkan penuh di hampir 2.000 RT se-Kota Samarinda sejak 2022. Total pagu anggaran sekitar Rp 200 miliar per tahun dalam APBD.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan infrastruktur skala kecil hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial warga. Selain menjaga keberlanjutan Probebaya, Andi Harun menegaskan komitmen Pemkot tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai di tengah kebijakan penyesuaian fiskal daerah.

Reporter: Fauzan Arifin
Sumber: kaltim.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top