SAMARINDA — Abriantinus menyebut keterbatasan anggota membuat Apindo Kaltim kesulitan memperluas keterwakilan pelaku usaha di daerah. Sejumlah perusahaan besar dari sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta perkebunan sudah menjadi anggota. Namun masih banyak perusahaan lain, termasuk yang bergerak di pertambangan, yang belum bergabung.
Hingga November 2026, keanggotaan organisasi pengusaha tersebut belum mencapai 100 perusahaan. Angka itu dinilai tidak sebanding dengan skala usaha yang ada di Kaltim.
"Kalau keanggotaan Apindo masih minim, ini sampai sekarang saja belum sampai 100 perusahaan," ungkap Abriantinus.
Menurut Abriantinus, perusahaan besar dari pertambangan, migas, dan perkebunan telah menjadi anggota. Penambahan anggota diarahkan ke perusahaan sejenis yang belum bergabung.
Keterlibatan perusahaan dibutuhkan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam menyikapi berbagai kebijakan ekonomi maupun ketenagakerjaan. Tanpa keanggotaan yang luas, posisi Apindo dalam dialog kebijakan ikut terbatas.
Abriantinus menjelaskan operasional organisasi membutuhkan dukungan pembiayaan dari anggota. Sumber pendanaan berasal dari uang pangkal dan iuran tahunan, digunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi, bukan kepentingan pribadi pengurus.
"Kita berharap lebih banyak pengusaha yang bergabung. Jangan berpikir APINDO ini organisasi pengusaha, wah itu banyak duitnya. Kita butuh support, makanya perlu ada keanggotaan," jelasnya.
Abriantinus menegaskan perluasan keanggotaan bukan soal besaran iuran semata. Keterwakilan pelaku usaha dinilai menentukan kekuatan organisasi saat berhadapan dengan persoalan dunia usaha di daerah.
Hingga November 2026, belum ada keterangan resmi soal target jumlah anggota yang dibidik Apindo Kaltim maupun jadwal perluasan keanggotaan.