TANAH GROGOT — Perselisihan perpindahan atlet balap sepeda pada Porprov Kaltim VIII/2026 Paser memanas setelah Kabupaten Paser mengklaim empat atlet asal Samarinda dan Kutai Kartanegara tanpa prosedur mutasi yang sah. Keputusan Technical Delegate (TD) dan Data Registration Meeting (DRM) menyatakan keempat atlet tersebut tidak sah berlaga di ajang tersebut.
Dasar keputusan itu adalah temuan indikasi penggunaan ID Card ganda. Atlet yang sama terdaftar mewakili lebih dari satu daerah dalam satu event yang sama.
Selain persoalan ID Card ganda, proses perpindahan atlet dipersoalkan karena dinilai tidak memenuhi syarat administrasi. Tidak ada surat pengantar resmi dari pengurus cabang (pengcab) maupun KONI daerah asal.
Syarat minimal pembinaan selama satu tahun juga tidak terpenuhi. Regulasi tata cara mutasi atlet sendiri telah disepakati lewat rapat kerja KONI Kaltim bersama PB Porprov.
Ketua Harian ICF Samarinda Roy Hendrayanto menegaskan pihaknya tetap berpegang pada aturan resmi. Ia meminta seluruh pihak menghormati regulasi yang telah disepakati KONI Kaltim.
"Artinya, kalau dari ICF Samarinda sendiri, keinginannya sesuai regulasi. Regulasi-regulasi yang sudah sesuai kesepakatan dari PB Porprov, yang sudah dirakerkan oleh KONI Kaltim bahwa tata cara bermutasi itu bagaimana," kata Roy.
Roy menyayangkan tidak adanya etika dalam proses perpindahan atlet tersebut. Menurutnya, daerah yang ingin merekrut atlet seharusnya membangun komunikasi lebih dulu dengan daerah asal yang selama ini melakukan pembinaan.
"Kalau tahun, dua tahunan kita membina anak-anak, tiba-tiba loncat ke sana, loncat ke sini, tidak kulo nuwun, etikanya enggak ada," tegas Roy.
Samarinda dan Kukar menolak anggapan bahwa sikap mereka merupakan upaya menghambat karier atlet. Keduanya menegaskan langkah tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga daerah.
Penolakan itu sekaligus memastikan seluruh proses perpindahan atlet berjalan sesuai regulasi yang berlaku di lingkungan KONI Kaltim. Kedua daerah bersikukuh bahwa prosedur mutasi bukan sekadar formalitas administratif.
Saat ini, nasib empat atlet tersebut telah diserahkan kepada Pengprov ICF. Samarinda dan Kukar berharap keputusan akhir dapat menjaga integritas olahraga di Kalimantan Timur.
Polemik ini menjadi ujian bagi Pengprov ICF dalam menegakkan aturan mutasi atlet di tengah tekanan daerah yang berkepentingan pada perolehan medali Porprov Kaltim 2026.