SAMARINDA — Polemik dugaan intervensi politik di balik hak angket DPRD Kalimantan Timur akhirnya dijawab tegas oleh PAN. Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izrahuddin, menyebut isu tekanan dari eksekutif tidak berdasar dan hanya “masuk angin” belaka.
“Enggak ada itu 'masuk angin'. Masuk angin kecil, dikerok juga hilang,” ujar Erwin di Samarinda, menepis rumor yang beredar di media sosial.
Erwin menjelaskan partainya belum mengambil keputusan final. Posisi PAN berada dalam fraksi gabungan bersama NasDem, sehingga keputusan politik tidak bisa diambil sepihak.
“Bukan menarik dukungan, tetapi meninjau dulu. Kami harus satu suara karena ini fraksi gabungan, bukan fraksi sendiri, sebelum dibawa ke paripurna,” katanya.
Secara administratif, proses hak angket tidak bisa dihentikan begitu saja. Menurut Erwin, usulan yang sudah masuk forum paripurna tetap berjalan meski ada anggota yang menarik dukungan, karena syarat minimal telah terpenuhi.
Erwin menegaskan dukungan terhadap gubernur di tingkat nasional tidak menghalangi fungsi pengawasan partai di daerah. Ia mengaku siap menjamin tidak ada komitmen khusus dari pihak eksekutif yang memengaruhi objektivitas PAN.
“Kita tetap dukung karena koalisi nasional, tetapi harus tetap kritis. Jika ada yang perlu dievaluasi, ya harus dievaluasi,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang menyasar Kantor Gubernur dan DPRD Kaltim pada peringatan Hari Kartini, 21 April lalu. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan menuntut transparansi.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memberi tenggat satu bulan kepada DPRD untuk mengeksekusi pakta integritas. Protes mereka mencakup dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), politik dinasti, polemik Bankaltimtara, hingga rencana renovasi Kantor Gubernur dan rumah jabatan gubernur yang disebut bernilai Rp25 miliar.
Massa juga menyoroti keberadaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAGUPP) dan mendesak aparat penegak hukum menginvestigasi sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.
Hingga berita ini diturunkan, PAN masih menunggu hasil koordinasi fraksi sebelum menentukan sikap final di sidang paripurna.