KUTAI BARAT — DPRD Kabupaten Kutai Barat akhirnya mengeluarkan rekomendasi resmi untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya. Langkah ini menjadi sinyal politik yang kuat agar proses pemekaran wilayah terus diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat.
Apa Isi Rekomendasi DPRD untuk DOB Benua Raya?
Dalam rekomendasi yang dikeluarkan, DPRD Kubar secara eksplisit mendukung percepatan pembentukan DOB Benua Raya. Lembaga legislatif juga mendesak Pemkab Kubar untuk tidak berhenti berjuang mengawal usulan ini ke Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI.
Rekomendasi ini dianggap sebagai langkah krusial. Sebab, tanpa dukungan politik dari DPRD, usulan pemekaran biasanya sulit mendapatkan legitimasi di tingkat provinsi maupun nasional.
Mengapa DOB Benua Raya Penting bagi Kutai Barat?
Pembentukan DOB Benua Raya dinilai sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah selatan Kubar. Selama ini, jarak tempuh dari beberapa kecamatan ke pusat pemerintahan di Sendawar dinilai terlalu jauh dan memakan waktu.
Dengan adanya daerah otonomi baru, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur diharapkan lebih terfokus. Masyarakat di wilayah calon DOB juga berharap akses terhadap pendidikan dan kesehatan bisa lebih merata.
Proses Perjuangan ke Pemerintah Pusat
Meski rekomendasi DPRD sudah keluar, perjuangan belum selesai. Pemkab Kubar masih harus menyusun dokumen kajian akademis dan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah pusat.
Persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur juga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setelah itu, usulan akan dibahas di tingkat Kementerian Dalam Negeri sebelum akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
DPRD Kubar meminta agar Pemkab terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tanpa lobby yang kuat, proses pemekaran seringkali mandek di birokrasi.
Berapa Lama Proses Pembentukan DOB Biasanya?
Proses pembentukan DOB di Indonesia tidak pernah singkat. Mulai dari usulan masyarakat, kajian DPRD, hingga penetapan oleh presiden, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun, dengan keluarnya rekomendasi resmi DPRD, langkah Kubar saat ini sudah berada di jalur yang benar.
Masyarakat di wilayah Benua Raya berharap agar proses ini tidak terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek. Mereka menunggu realisasi janji pemerataan pembangunan yang selama ini hanya terdengar.
