KUTAI BARAT — Proyek infrastruktur penghubung dua kecamatan di Kutai Barat, ruas Muara Muntai–Blusuh, terus dikebut. BBPJN Kaltim menerapkan sistem pengawasan mutu berlapis untuk memastikan hasil pengecoran jalan memenuhi standar yang ditetapkan.
Jalan Muara Muntai–Blusuh merupakan akses vital bagi distribusi logistik dan mobilitas warga di wilayah hulu Mahakam. Kondisi geografis yang rawan ambles dan tingginya curah hujan di Kutai Barat membuat kualitas beton menjadi faktor penuh perhatian.
Kesalahan pada komposisi atau ketebalan cor bisa berakibat pada keretakan dini dan pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, BBPJN Kaltim tidak hanya mengandalkan laporan kontraktor, tetapi juga menerjunkan tim pengawas independen secara berkala.
Kepala BBPJN Kaltim, melalui keterangan resminya, menyebut bahwa setiap titik pengecoran akan diuji ketebalannya menggunakan alat core drill. Sampel beton juga diambil untuk uji kuat tekan di laboratorium.
“Kami pastikan tidak ada toleransi terhadap deviasi spesifikasi. Proyek ini harus tahan lama, bukan sekadar cepat selesai,” ujar perwakilan BBPJN Kaltim dalam pernyataan yang diterima, Senin lalu.
Langkah ini juga untuk mengantisipasi potensi kecurangan kontraktor di lapangan, seperti pengurangan volume semen atau penggunaan agregat yang tidak sesuai standar.
Ruas Muara Muntai–Blusuh selama ini kerap menjadi keluhan warga saat musim hujan. Jalan tanah dan lapisan agregat sering berlumpur dan licin, memperlambat perjalanan serta meningkatkan biaya angkut hasil bumi.
Dengan adanya proyek pengecoran ini, warga di dua kecamatan berharap akses ke pasar dan pusat kesehatan tidak lagi terhambat cuaca. Pemerintah daerah pun mendukung penuh percepatan proyek agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
BBPJN Kaltim menargetkan progres fisik jalan Muara Muntai–Blusuh mencapai tahap akhir pada pertengahan tahun ini. Pekerjaan pengecoran yang menjadi bagian dari paket peningkatan jalan nasional terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Warga setempat berharap proyek ini tidak molor seperti beberapa proyek infrastruktur sebelumnya di daerah terpencil. Pengawasan mutu yang ketat diharapkan juga mampu menekan potensi kerusakan sebelum masa pemeliharaan berakhir.