SAMARINDA — Peristiwa banjir di Selili yang terjadi pada pertengahan Juni lalu menjadi alarm bagi para wakil rakyat di Kota Tepian. Bukan sekadar genangan biasa, banjir kali ini disebut sebagai indikasi bahwa sistem drainase dan tata kelola air di kawasan tersebut sudah tidak mampu lagi menampung debit air hujan yang kian ekstrem.
Menanggapi hal itu, DPRD Samarinda mengambil langkah dengan mengajak sembilan anggota dewan dari Dapil I untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis. Inisiatif ini dinilai penting karena Selili merupakan salah satu titik langganan banjir yang dampaknya langsung dirasakan oleh ribuan kepala keluarga.
Persoalan banjir di Selili bukanlah hal baru. Namun, intensitas dan ketinggian genangan yang terjadi pada Juni lalu disebut lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Para anggota dewan yang diajak berdiskusi menyoroti beberapa faktor utama, mulai dari sedimentasi saluran air, penyempitan sungai, hingga alih fungsi lahan di wilayah hulu.
Kondisi ini diperparah dengan sistem drainase yang tidak terawat dan banyak tersumbat sampah. Akibatnya, air dari kawasan pemukiman sulit mengalir ke sungai utama saat hujan deras turun dalam waktu lama.
Langkah DPRD mengajak sembilan anggota dewan dari Dapil I bukan tanpa alasan. Dapil I mencakup wilayah Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan—area yang selama ini menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Dengan melibatkan seluruh anggota dewan dari dapil tersebut, DPRD ingin memastikan solusi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tidak parsial.
“Ini bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi bagaimana kita semua bisa duduk bersama mencari jalan keluar yang tepat,” ujar salah satu anggota dewan dalam forum diskusi tersebut. Ia menambahkan bahwa pendekatan gotong royong ini diharapkan bisa mempercepat realisasi program pengendalian banjir di tingkat kota.
DPRD Samarinda berencana menggelar serangkaian pertemuan lanjutan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pihak kelurahan setempat. Fokus utama pembahasan adalah pemetaan titik-titik kritis, normalisasi sungai, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul dan pompa air.
Selain itu, anggota dewan juga mendorong adanya kajian ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan di kawasan resapan air bisa dikendalikan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah banjir yang lebih parah di masa depan.
Pertanyaan ini menjadi salah satu yang paling sering muncul dalam diskusi. Meski belum ada kepastian waktu, DPRD memastikan bahwa pembahasan tidak akan berhenti pada tataran wacana. “Kami akan terus mengawal proses ini hingga ada kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas seorang anggota dewan.
Bagi warga Selili, janji solusi jangka panjang ini tentu menjadi harapan. Namun, tanpa aksi nyata di lapangan, banjir dipastikan akan kembali datang—dan bukan hanya saat musim hujan tiba.