KALIMANTAN TIMUR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai pengawasan DMO batu bara saat ini masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban memasok batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri masih fluktuatif. Padahal, pasokan batu bara yang stabil menjadi syarat mutlak agar PLTU milik PLN bisa beroperasi penuh dan listrik tetap menyala di rumah-rumah warga serta kawasan industri.
Pada awal 2022, Indonesia sempat dihadapkan pada situasi darurat pasokan batu bara. Saat itu, stok batu bara di sejumlah PLTU milik PLN berada di titik kritis, bahkan beberapa pembangkit nyaris kolaps. Krisis ini dipicu oleh rendahnya realisasi DMO di tengah tingginya harga batu bara global yang membuat perusahaan tambang lebih memilih ekspor.
Kejadian tersebut menjadi alarm bagi pemerintah. Maka dari itu, pengawasan yang lebih ketat kini dinilai mendesak. Tujuannya agar kejadian serupa tak terulang dan pasokan listrik nasional tetap andal, terutama untuk menyokong pertumbuhan industri dan kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah tengah mengkaji skema pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemantauan real-time terhadap realisasi DMO setiap perusahaan tambang. Nantinya, data pasokan akan diintegrasikan secara langsung dengan sistem PLN. Jika ada perusahaan yang lalai, sanksi tegas mulai dari penghentian izin ekspor hingga pencabutan izin usaha pertambangan siap dijatuhkan.
Langkah ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memastikan pasokan batu bara dengan harga khusus, yakni maksimal US$ 70 per metrik ton sesuai ketentuan DMO, bisa dipenuhi. Harga ini jauh di bawah harga pasar yang sempat melonjak hingga di atas US$ 200 per ton pada puncak krisis energi global.
Jika pasokan batu bara untuk PLN terjamin, dampaknya langsung terasa. Masyarakat tak perlu khawatir listrik padam bergilir. Sementara itu, sektor industri—dari pabrik tekstil hingga smelter nikel—bisa beroperasi tanpa hambatan. Stabilitas listrik menjadi faktor krusial bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menekankan bahwa kepatuhan terhadap DMO bukan sekadar kewajiban administratif. "Ini soal ketahanan energi nasional. Semua perusahaan tambang harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri," tegasnya.
Ke depan, pemerintah juga akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan. Langkah ini diambil agar efek jera bagi perusahaan yang melanggar bisa maksimal. Dengan begitu, pasokan listrik nasional ke depan diharapkan lebih aman dan stabil.