BALIKPAPAN — Industri sawit Kalimantan Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam hal hilirisasi. Dari produksi sekitar 4,9 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun, provinsi ini baru memiliki dua pabrik minyak goreng sehingga sebagian besar bahan baku mentah masih dikirim keluar daerah untuk diolah.
Kondisi itu dipaparkan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka 9th Borneo Palm Oil Forum 2026 di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (6/8/2026). Forum bertema “Resilience, Innovation and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan industri sawit.
Seno mengatakan, luas perkebunan sawit di Kaltim mencapai sekitar 1,6 juta hektare dengan produksi 4,3 hingga 4,9 juta ton CPO per tahun, atau hampir 10 persen dari total produksi nasional.
Menurut Seno, ketimpangan antara produksi besar dan minimnya industri pengolahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mendorong agar investasi industri hilir sawit terus meningkat di Kaltim.
“Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit dibangun di Kalimantan Timur agar nilai tambahnya dinikmati di daerah,” ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari siaran pers yang diterima redaksi.
Selain hilirisasi, Seno juga menyoroti kesenjangan antara perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dan perkebunan rakyat, termasuk persoalan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani swadaya.
“Kita perlu mencari solusi agar hubungan antara perusahaan dan petani semakin harmonis, termasuk membahas tata kelola pabrik kelapa sawit non-kebun sehingga tercipta kepastian usaha dan harga yang lebih adil bagi petani,” kata Seno.
Ia menambahkan, pemerintah daerah kini mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan menuju hilirisasi industri dan ekonomi berbasis masyarakat. Seno juga menyoroti kecilnya dana bagi hasil (DBH) sawit yang diterima daerah dibandingkan luas perkebunan yang ada.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan industri sawit nasional telah terbukti bertahan menghadapi berbagai krisis global, mulai dari gejolak ekonomi, pandemi Covid-19, hingga perubahan geopolitik. Namun, ia menilai ketahanan saja tidak cukup.
“Industri sawit tidak cukup hanya memiliki ketahanan. Kita harus terus berinovasi dan bertransformasi agar tetap kompetitif di pasar global,” ujarnya.
Eddy menambahkan sektor sawit tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia sekaligus sumber penghidupan bagi lebih dari 16 juta petani dan pekerja.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto menyatakan kebutuhan minyak sawit nasional akan terus meningkat seiring implementasi program biodiesel B50 yang mendukung ketahanan energi nasional. Karena itu, peningkatan produksi harus ditempuh melalui peningkatan produktivitas, bukan membuka lahan baru.
Heru mendorong perusahaan meningkatkan produktivitas sedikitnya satu ton CPO per hektare melalui penggunaan benih unggul, inovasi teknologi, dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan sistem ketertelusuran (traceability), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dan petani.
“Sekaligus mempererat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan industri sawit yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Borneo Forum 2026 mendapat dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit sekaligus pengembangan ekonomi daerah. Rangkaian forum akan ditutup pada Sabtu (8/8/2026) melalui kegiatan lari santai di kawasan Grand City Balikpapan, dirangkai dengan hiburan, pembagian hadiah undian, dan penyerahan Panji Borneo.