KALIMANTAN TIMUR — Pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang menyampaikan sejumlah hambatan investasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara Business Discussion Lunch di Nagoya, Jepang. Persoalan yang paling disoroti mencakup perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah pendukung otomotif, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di masa transisi menuju kendaraan listrik.
Delegasi Kemenko Perekonomian yang hadir dalam pertemuan tersebut dipimpin Sesmenko Susiwijono Moegiarso, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon. Pemerintah menyatakan menyambut masukan para pelaku usaha dan berkomitmen menyempurnakan kebijakan melalui langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang masih berjalan.
Tiga Persoalan yang Paling Disoroti Pelaku Usaha
Dalam dialog tersebut, pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang menyoroti sejumlah kendala yang dinilai menghambat iklim usaha di sektor otomotif. Persoalan tersebut antara lain:
- Perizinan yang masih berbelit bagi pelaku usaha otomotif dan komponen pendukungnya.
- Akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah yang menjadi bagian rantai pasok otomotif.
- Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di tengah masa transisi menuju kendaraan listrik.
Ketiga isu tersebut menjadi perhatian utama karena industri otomotif tengah bergerak menuju elektrifikasi, yang menuntut penyesuaian rantai pasok dan komponen lokal.
Komitmen Pemerintah dan Penegasan Posisi Indonesia
Susiwijono menegaskan rangkaian kunjungan dan pertemuan bisnis di Nagoya memperlihatkan benang merah yang jelas bahwa daya saing industri dibangun dari perpaduan penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh.
"Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenko Bidang Perekonomian.
Pemerintah juga menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis Jepang di sektor otomotif dan komponen pendukungnya. Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bagian dari rantai nilai global dan basis produksi ekspor ke lebih dari 100 negara tujuan.
"Melalui dialog yang terbuka seperti ini, Pemerintah optimis kemitraan Indonesia-Jepang dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian kedua negara ke depan," kata Susiwijono.
IEU-CEPA dan Strategi Perluasan Akses Pasar
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan bahwa Indonesia telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik FTA maupun CEPA, dan telah menyelesaikan proses ratifikasi untuk mempercepat implementasi perluasan akses pasar. Salah satu yang terdekat adalah IEU-CEPA, yang proses ratifikasinya dijadwalkan mulai November 2026 dengan target implementasi pada Januari 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah menjaga momentum pertumbuhan di tengah membaiknya outlook ekonomi global 2027 yang diproyeksikan berada di kisaran 3,2-3,3 persen.
Fondasi Domestik dan Sektor Pertumbuhan Baru
Dari sisi domestik, pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi yang saat ini masih didominasi sektor konsumsi dan investasi. Berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sisi permintaan.
Pemerintah juga membuka jalan bagi sektor pertumbuhan baru, khususnya kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor, melalui kerja sama internasional yang tengah dijajaki. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan ARM pada awal tahun, kemudian menjadi anggota WAICO, dan saat ini sedang menjajaki komunikasi dengan PAX Silica.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum global tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, khususnya di sektor otomotif yang semakin bergantung pada komponen semikonduktor dan teknologi cerdas.
