SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal di sekolah mulai Senin. Keputusan tersebut menutup masa pembelajaran jarak jauh yang berlaku selama tiga hari, 17-19 September 2026, akibat kabut asap karhutla.
Kebijakan PJJ sebelumnya dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 400.3.5/9187/100.01/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Dampak Kabut Asap Karhutla di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda.
Kabut Asap Lebih Banyak Kiriman dari Daerah Lain
Andi menyebut kabut asap yang menyelimuti Samarinda sebagian besar berasal dari kiriman daerah lain. Meski begitu, tingkat kepekatan dinilai cukup mengganggu aktivitas warga.
"Ya, Senin kita akan kembali belajar seperti biasa. Kemarin ada situasi kabut asap dan kabut asap itu lebih banyak disebabkan oleh kiriman dari daerah lain. Tetapi ya cukup pekat," ujar Andi kepada detikKalimantan, Sabtu (19/9/2026).
Keputusan mengalihkan pembelajaran ke rumah tidak diambil hanya berdasarkan pengamatan visual. Pemkot menerima rekomendasi dari sejumlah perangkat daerah sebelum menetapkan PJJ.
Tiga Perangkat Daerah Jadi Dasar Kebijakan PJJ
Andi menjelaskan Dinas Pendidikan menempatkan situasi kabut asap sebagai dasar penerapan PJJ setelah menerima rekomendasi dari paling tidak tiga perangkat daerah. Rekomendasi datang dari Dinas Kesehatan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPBD.
"Dan kita anggap terutama dari Dinas Pendidikan menempatkan situasi tersebut untuk diletakkan pembelajaran jarak jauh berdasarkan rekomendasi dari paling tidak tiga perangkat daerah, dari Dinas Kesehatan Kota, dari Dinas Lingkungan Hidup dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah," katanya.
Pertimbangan utama Pemkot saat itu adalah risiko kesehatan siswa yang harus beraktivitas di tengah kualitas udara memburuk. Setelah pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah, KBM tatap muka dialihkan sementara secara daring.
"Pertimbangannya satu, yakni kesehatan masyarakat terutama kesehatan pelajar," tegasnya.
Keselamatan Warga Jadi Hukum Tertinggi
Andi menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan kebijakan saat menghadapi kondisi darurat. Prinsip itu juga menjadi dasar Pemkot menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
"Karena hukum tertinggi bernegara itu adalah Salus populi suprema lex esto. Melindungi keselamatan masyarakat, warga negara adalah hukum tertinggi dalam bernegara," ucapnya.
Meski sekolah kembali dibuka, Andi menyatakan keputusan masih dapat dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi udara. PJJ bisa kembali diterapkan apabila muncul kondisi yang membuat aktivitas belajar di sekolah dinilai tidak memungkinkan.
"Dan hari Senin akan dibuka kembali seperti pembelajaran normal pada hari-hari sebelumnya, kecuali ada perkembangan lain yang membuat kita harus mengambil kebijakan tersebut," ujarnya.
ISPU Samarinda Sempat Masuk Kategori Tidak Sehat
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda Ibnu Araby sebelumnya menyatakan penerapan PJJ dilakukan setelah memperhatikan perkembangan kualitas udara. Data kondisi kabut asap berasal dari DLH, BMKG, dan BPBD serta rekomendasi Dinas Kesehatan.
"Dengan memperhatikan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, yang saat ini dinilai semakin memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap," kata Ibnu.
Selama PJJ, sekolah diminta mengatur pembelajaran secara daring dan tidak memberikan beban tugas berlebihan kepada siswa. Orang tua juga diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah untuk mengurangi paparan kabut asap.
"Absensi peserta didik dan guru tetap dilakukan secara daring selama pelaksanaan PJJ," tambahnya.
