SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan kebutuhan investasi transportasi ramah lingkungan. Kepala Dishub Kaltim Yusliando menyatakan pihaknya telah memfasilitasi pertemuan dan pemaparan konsep elektrifikasi transportasi massal yang diajukan manajemen PT XanhSM Green and Smart Mobility Indonesia, Kamis (di Samarinda).
Perusahaan tersebut mempresentasikan skema komprehensif pemanfaatan kendaraan listrik komersial, termasuk usulan dukungan infrastruktur stasiun pengisian daya. Penjajakan ini dinilai menjadi fondasi awal membangun sistem angkutan yang lebih efisien dan berwawasan lingkungan.
Agar ekosistem pasokan energi siap di lapangan, Dishub Kaltim melibatkan dua perusahaan daerah secara langsung. Keduanya adalah Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) serta PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur.
Keterlibatan BUMD disebut penting untuk menyokong manajemen operasional stasiun pengisian daya listrik. Dengan begitu, layanan bagi armada angkutan bisa berkelanjutan dan tidak terhambat masalah teknis di kemudian hari.
Untuk memberikan kepastian berusaha, Dishub Kaltim tidak bergerak sendiri. Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim dilibatkan langsung dalam forum komunikasi lintas sektor ini.
Keterlibatan instansi perizinan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses administrasi investasi transportasi modern dapat didukung penuh secara terintegrasi. Selain itu, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah juga diajak mengkaji kelayakan ekonomi dan keselarasan proyek dengan target pembangunan daerah.
Transisi ke kendaraan listrik tidak cukup hanya dengan mendatangkan unit kendaraan. Dibutuhkan sinergi antara penyedia armada, penyedia listrik, dan regulator agar operasionalnya berjalan mulus. Pemerintah daerah berharap forum ini mampu menciptakan kolaborasi kuat antara pemda dan pemangku kepentingan investasi.
Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun transportasi publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menekan emisi karbon secara signifikan. Langkah ini sejalan dengan tren pengembangan kawasan IKN yang mengusung konsep kota berkelanjutan.
Belum ada keputusan final mengenai jumlah armada maupun nilai investasi yang akan digelontorkan. Namun, dengan melibatkan BUMD sejak awal, pemerintah daerah memastikan kesiapan infrastruktur tidak menjadi penghambat ketika operasional taksi listrik nantinya dimulai.