KUTAI KARTANEGARA — Ruas Jalan Yos Sudarso di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mengalami amblas setelah sebelumnya sempat diperbaiki. Kondisi ini memantik reaksi keras dari PC PMII Kukar yang menilai penanganan infrastruktur tersebut tidak serius dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Sekretaris Umum PC PMII Kutai Kartanegara, Akhmad Fikri Zakaria, menyebut retakan di badan jalan sebenarnya sudah terlihat beberapa hari sebelum ruas tersebut akhirnya amblas. Tanda-tanda awal itu, menurutnya, semestinya menjadi alarm bagi instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan teknis dan mitigasi sebelum kerusakan meluas.
Fikri menegaskan bahwa pola penanganan yang hanya menyentuh permukaan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan berkala terhadap infrastruktur rawan, bukan menunggu hingga kondisi benar-benar membahayakan pengguna jalan.
"Penanganan kerusakan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan membahayakan masyarakat. Pemantauan secara berkala diperlukan agar tanda-tanda kerusakan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis," ujarnya.
PMII Kukar mendesak adanya evaluasi menyeluruh yang mencakup perencanaan teknis, karakteristik tanah, metode konstruksi, kualitas material, hingga sistem pengawasan proyek. Pemeliharaan pasca-pengerjaan juga dinilai perlu diaudit untuk mengukur ketahanan hasil perbaikan di lapangan.
Karena pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran publik, organisasi ini meminta proses pekerjaan sebelumnya dijelaskan secara terbuka. Informasi mengenai anggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan harus transparan kepada masyarakat.
Selain evaluasi dari pemerintah, PMII Kukar meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara objektif. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada kelalaian atau pelanggaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pekerjaan jalan tersebut.
Dorongan penyelidikan itu bukan semata mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan pengelolaan proyek infrastruktur berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan persoalan, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi dasar penentuan langkah hukum sesuai aturan berlaku.
PMII Kukar juga meminta Gubernur Kalimantan Timur turun tangan langsung. Keterlibatan pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan penanganan tidak kembali berhenti pada perbaikan sementara, melainkan benar-benar mencari penyebab utama dan menentukan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi teknis di lapangan.
Kerusakan berulang pada ruas jalan yang kerap dilintasi warga ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika tidak segera diberi pengamanan memadai. PMII Kukar menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan mengenai penyebab amblas dan kepastian penanganan permanen.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dilakukan dengan standar yang memadai serta benar-benar memberikan manfaat dan keamanan bagi pengguna jalan.