BALIKPAPAN — Kepala BKPSDM Kota Balikpapan, Purnomo, menegaskan bahwa berkurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh perangkat daerah. Meski demikian, ia memastikan roda pemerintahan dan layanan kepada warga harus tetap berjalan optimal.
“Kalau ternyata diberlakukan efisiensi, kita kan sudah tidak menambah pegawai. Satu tahun ini sudah tidak ada menambah pegawai. Sementara yang pensiun rata-rata 200 orang,” ujar Purnomo, Senin (17/8/2026).
Purnomo menjelaskan, ketika ada pegawai yang pensiun, beban pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan bersama harus diambil alih oleh anggota tim yang tersisa. Pola ini dinilai efektif untuk menjaga kesinambungan tugas tanpa harus menunggu tambahan personel baru.
“Kalau misalnya dalam satu tim kerja itu ada dua yang pensiun, ya sisanya yang melaksanakan pekerjaan timnya. Supaya bisa jalan,” katanya.
Ia menekankan bahwa penyesuaian ini bukan berarti seluruh pegawai diberikan pekerjaan di luar tanggung jawabnya. Setiap ASN tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Purnomo meluruskan anggapan bahwa kebijakan ini memaksa pegawai merangkap pekerjaan. Menurutnya, istilah double job memiliki konteks yang berbeda, yaitu ketika seorang ASN memegang jabatan utama dan mendapat penugasan tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
“Bukan double job. Semua pekerjaan yang ada dalam tupoksinya, bukan semua sembarangan,” tegasnya.
Dalam situasi pengurangan pegawai, yang dilakukan adalah memastikan pekerjaan dalam satu bidang tetap terbagi rata dan dapat diselesaikan oleh pegawai yang tersedia. Dengan begitu, target kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tidak meleset.
Purnomo berharap kondisi ini dapat mendorong peningkatan kedisiplinan dan produktivitas setiap ASN. Ia menilai setiap pegawai memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan, meskipun jumlah personel terbatas.
“Kalau saya ingin semua pegawai kita kerjanya maksimal di dalam tupoksinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan jumlah pegawai harus diimbangi dengan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Pemkot Balikpapan kini berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan efisiensi sumber daya manusia dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berjalan.