SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyebut partisipasi warga terhadap program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Menurutnya, pendekatan sosialisasi yang selama ini mengandalkan posyandu belum cukup ampuh untuk meningkatkan jumlah kepesertaan.
“Menjaring orang yang mau ber-KB kan juga susah. Walaupun kita sosialisasi di tiap posyandu, jumlahnya belum tentu orang mau ber-KB,” ujar Puji, Rabu, 19 Agustus 2026.
Puji menilai hulu persoalan ada pada minimnya pemahaman sejak dini. Ia mendorong edukasi perencanaan keluarga tidak lagi menunggu pasangan memiliki anak, melainkan dimulai saat mereka masih berstatus calon pengantin.
“Harusnya mulai dari saat catin. Nanti ke posyandu, saat ke puskesmas, saat menikah, itu sudah harus disosialisasikan,” jelasnya.
Dengan edukasi yang lebih awal, pasangan diharapkan memahami pentingnya mengatur jarak kehamilan dan menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai kebutuhan keluarga. Sosialisasi berkelanjutan bisa dilakukan melalui pembinaan catin, layanan puskesmas, hingga kegiatan masyarakat di posyandu.
Politisi tersebut juga menyoroti perlunya pemahaman komprehensif mengenai metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman ini dinilai krusial agar masyarakat memiliki pertimbangan matang dalam merencanakan jumlah anak.
Soal program KB gratis yang kerap dinanti warga, Puji menjelaskan dukungan utama berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan.
“Kalau program KB gratis kan dari pusat, dari BKKBN. DP2KB itu sebagai pelaksana,” katanya.
Ia menduga salah satu kendala pelaksanaan di daerah adalah belum turunnya dukungan dari pusat, baik berupa alat kontrasepsi maupun insentif. “Alatnya itu dari BKKBN. Insentifnya juga dari BKKBN. Jadi mungkin kemarin itu belum turun,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan penyuntikan dana melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Puji mengaku tidak bisa serta-merta menyetujui. Ia menegaskan pengalokasian anggaran harus mengikuti skala prioritas pembangunan daerah yang tengah dihadapi.
“Seandainya saya bisa. Karena sekarang prioritasnya yang mana? Banyak betul yang minta,” tuturnya.
Menurutnya, DPRD menerima banyak aspirasi masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran, mulai dari pembangunan sekolah hingga perbaikan fasilitas umum. Karena itu, peningkatan kepesertaan KB tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran, melainkan perlu penguatan edukasi dan keterlibatan aktif berbagai pihak.
Ia berharap sosialisasi yang berkelanjutan dapat mengubah paradigma warga, bahwa KB bukan sekadar layanan kontrasepsi, melainkan bagian dari perencanaan keluarga yang utuh.