PENAJAM PASER UTARA — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan pentingnya kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera membangun basis kemandirian pangan. Hal ini menjadi krusial seiring masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak pada lonjakan kebutuhan konsumsi di wilayah penyangga.
Akmal menilai penguatan ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah secara top-down, melainkan harus melibatkan peran aktif komunitas masyarakat. Pesan ini disampaikan saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPW Matra Kaltim di Kemenko 3 IKN pada Minggu (3/5/2026).
“Saya menyampaikan pesan Bapak Menteri Dalam Negeri pentingnya membangun kemandirian pangan melalui komunitas di berbagai daerah. Kerja sama dengan OIKN. Tolong mulai membangun budaya kemandirian pangan ini di IKN,” ujar Akmal Malik di hadapan para pengurus komunitas lokal.
Kemandirian pangan dipandang sebagai aspek vital mengingat posisi strategis Kaltim sebagai serambi utama ibu kota baru. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat di Bumi Etam masih didatangkan dari luar daerah. Ketergantungan terhadap suplai dari Pulau Jawa dan Sulawesi dinilai berisiko terhadap stabilitas harga dan pasokan di masa depan.
Pemerintah mengantisipasi agar pertumbuhan populasi di kawasan IKN tidak memicu krisis pangan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, pembangunan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas yang harus segera dieksekusi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim.
Guna mewujudkan target tersebut, sejumlah langkah taktis mulai dijalankan melalui koordinasi lintas lembaga. Otorita IKN (OIKN) kini bersinergi dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Timur untuk merancang program pertanian terintegrasi.
Direktorat Ketahanan Pangan OIKN telah menyusun peta jalan pengembangan sektor pertanian yang melibatkan pendampingan langsung kepada petani. Program ini mencakup:
Penerapan teknologi modern diharapkan mampu mengubah pola pikir petani tradisional menjadi lebih kompetitif dan efisien dalam mengelola lahan mereka.
Selain penguatan kapasitas SDM, dukungan infrastruktur pertanian seperti perbenihan menjadi fokus utama pemerintah. Wilayah Samboja di Kutai Kartanegara diidentifikasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra pertanian penyangga IKN.
Pengembangan sentra benih di Samboja bertujuan untuk menjamin ketersediaan bibit berkualitas bagi para petani lokal tanpa harus mendatangkan dari luar pulau. Dengan ketersediaan benih yang stabil, produktivitas lahan pertanian di sekitar IKN diharapkan meningkat secara bertahap.
Melalui integrasi antara peran komunitas, teknologi modern, dan kedaulatan benih, pemerintah optimistis stabilitas pasokan pangan di kawasan ibu kota baru dapat terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur.