Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Kaltim Mengaku Ditawari Rp50 Juta untuk Mundur, Sebut Demokrasi di Daerah Tak Sehat

Penulis: Ikhsan Maulana  •  Rabu, 20 Mei 2026 | 12:41:01 WIB
Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Kaltim mengungkap tawaran Rp50 juta untuk mundur dari posisi koordinator lapangan.

SAMARINDA — Tawaran senilai Rp50 juta itu disampaikan kepada Fathur agar ia mundur dari posisinya sebagai koordinator lapangan aksi penyampaian aspirasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan hal tersebut saat ditemui setelah konsolidasi pada Selasa malam (19/5/2026). Menurut Fathur, tawaran itu justru memperkuat kecurigaannya bahwa suara kritis mulai dianggap sebagai ancaman oleh pihak tertentu.

Apa yang Melatarbelakangi Tawaran Rp50 Juta Itu?

Fathur mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa aktor di balik tawaran tersebut. Namun, ia menilai langkah itu merupakan bagian dari upaya sistematis untuk membungkam gerakan yang lahir dari keresahan publik. “Kalau saya dibungkam kemudian teman-teman juga dibungkam, terus siapa yang menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi demokrasi di Kalimantan Timur saat ini tidak dalam keadaan baik. Dugaan upaya membungkam gerakan kritik, kata Fathur, menjadi sinyal bahwa ruang partisipasi publik mulai dipersempit. Ia memastikan aksi 21 Mei 2026 tetap berjalan sesuai rencana.

Aliansi Masyarakat Kaltim: Gerakan Ini Murni dari Rakyat

Fathur menegaskan bahwa gerakan yang ia pimpin tidak terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Gerakan ini lahir murni dari masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya. Ia mengklaim tuntutan yang akan disampaikan merupakan aspirasi langsung dari warga Kalimantan Timur yang resah terhadap sejumlah kebijakan daerah.

Aliansi Masyarakat Kaltim, menurut Fathur, berkomitmen menjaga agar aksi tetap berlangsung damai dan terukur. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal jalannya penyampaian aspirasi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

Respons Publik dan Langkah Ke Depan

Pengakuan Fathur ini memicu beragam reaksi di kalangan aktivis dan pengamat politik daerah. Sejumlah pihak mendesak aparat kepolisian untuk menyelidiki asal-usul tawaran uang tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Kaltim atau pihak kepolisian terkait pengakuan tersebut.

Fathur mengaku tetap akan melanjutkan konsolidasi internal dan memperkuat jaringan relawan jelang aksi. Ia berharap publik tidak terprovokasi oleh upaya-upaya yang menurutnya ingin menghentikan gerakan ini. “Kami hanya ingin didengar, bukan dibungkam,” pungkasnya.

Reporter: Ikhsan Maulana
Sumber: beritakaltim.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top