BONTANG — Program Kesehatan Gratispol di Kota Bontang baru berjalan setengah jalan. Dari total 3.800 kuota yang disediakan pemkot, baru 1.918 warga yang terakomodasi. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf, menilai angka ini menunjukkan adanya hambatan yang membuat warga enggan atau tidak bisa mengakses layanan.
Yusuf mengingatkan bahwa urusan sakit tidak bisa menunggu. Menurut politisi PKB itu, pemerintah daerah tidak boleh hanya berpatokan pada prosedur administratif ketika masyarakat sedang membutuhkan penanganan medis.
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, warga lebih membutuhkan kepastian pelayanan daripada prosedur yang berbelit. “Saya rasa ada kebijakan yang harus diambil. Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Sisa kuota yang belum terisi hampir setara dengan kapasitas penuh program ini. Yusuf menduga implementasi di lapangan belum mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ia mendorong pemkot untuk segera mencari langkah antisipasi agar manfaat program bisa dirasakan optimal.
“Saran saya, sebaiknya dari sekarang dipikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain persoalan kuota, Yusuf juga menyoroti potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai Rp1,2 miliar. Ia menilai persoalan pembiayaan ini tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan kesehatan warga Bontang.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.
DPRD mendorong agar pemkot menyediakan jalur khusus atau kebijakan fleksibel bagi warga yang tidak bisa memenuhi persyaratan administratif saat kondisi darurat. Hal ini dianggap krusial mengingat akses kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda.