KALIMANTAN TIMUR — Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa keputusan menaikkan harga BBM non subsidi telah dikoordinasikan dengan pemerintah dan mengacu pada mekanisme evaluasi berkala. Dalam pernyataan resminya, korporasi menyebut perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian menjadi pertimbangan utama. Frasa "harga keekonomian" ini kembali mencuat sebagai justifikasi di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Kenaikan pertama terjadi pada 18 April 2026, disusul gelombang kedua per 10 Juni 2026. Untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax Green 95 kini dibanderol Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter. Jika dihitung secara persentase, kenaikan Pertamax mencapai lebih dari 32 persen hanya dalam hitungan minggu.
BP-AKR tak mau ketinggalan. Produk BP 92 naik dari Rp 12.390 per liter menjadi Rp 16.670 per liter. Pergerakan harga yang serempak ini menandakan bahwa seluruh pemain industri BBM menghadapi tekanan biaya impor yang sama, namun konsekuensinya langsung dirasakan pengendara di lapangan.
Pernyataan resmi yang terdengar teknis, terukur, dan penuh kehati-hatian itu berhadapan langsung dengan realitas sosial. Bagi pengemudi ojek online, margin penghasilan semakin tipis setiap kali tangki diisi penuh. Ibu rumah tangga harus menghitung ulang anggaran dapur karena ongkos transportasi ikut merangkak naik.
Indonesia bukan negara dengan pendapatan per kapita yang memungkinkan warganya menyerap kenaikan harga energi 30 persen dalam sebulan tanpa konsekuensi serius. Inflasi, kenaikan harga pangan, dan ketidakpastian lapangan kerja sudah menguras kemampuan finansial kelas menengah ke bawah. Kenaikan BBM di atas tekanan yang sudah ada berpotensi mendorong lebih banyak keluarga turun dari kelas menengah yang rapuh.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Stok energi nasional disebut berada di atas standar minimum, baik untuk solar, bensin, maupun LPG.
Pertalite di angka Rp 10.000 per liter dan Solar Subsidi di Rp 6.800 per liter menjadi bantalan terakhir bagi nelayan, petani, pengemudi angkutan umum, dan pelaku UMKM. Jika bantalan ini ikut terlepas, konsekuensinya akan jauh lebih masif dari sekadar keluhan di media sosial. Jaminan ini krusial, namun tidak menyelesaikan ketegangan struktural antara logika pasar dan keberlanjutan fiskal di satu sisi, dengan beban rakyat yang tak pernah ringan di sisi lain.