SAMARINDA — Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim kini harus bersiap menghadapi penyisiran ketat terhadap usulan belanja mereka. Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim diminta untuk memilah dan memilih setiap rencana pengadaan, mulai dari kendaraan dinas, komputer, alat tulis kantor (ATK), hingga perlengkapan operasional lainnya.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, Jumat (10/7/2026) malam. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar satu jenis belanja tertentu, melainkan semua pengadaan yang diajukan oleh OPD.
Wagub Seno Aji menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada setiap pengadaan dengan nilai di atas Rp10 juta. "Semuanya akan dievaluasi sesuai dengan peruntukannya," ujarnya saat ditemui di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.
Ia menekankan bahwa prinsip utama yang dipegang adalah kebutuhan riil, bukan ketersediaan anggaran. "Kita ingin bahwa efisiensi ini benar-benar dibuat oleh sekretariat daerah. Makanya kami meminta Sekda untuk memilah dan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan ASN dan pemerintah, itu yang dibeli," kata Seno Aji.
Kebijakan ini muncul di tengah persiapan pemprov untuk memasuki pembahasan APBD Perubahan. Dengan menyisir usulan belanja dari awal, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendesak dan menunjang pelayanan publik.
"Jangan hanya sekadar yang sudah ada semuanya dibeli. Tapi kalau memang itu tidak penting, jangan dibeli," tegas Seno Aji.
Ia menambahkan, tim dari Setda akan menelaah setiap usulan secara rinci. "Semua pengadaan akan kita lihat satu per satu. Jangan sampai ada belanja yang sebenarnya belum diperlukan tetapi tetap dipaksakan karena anggarannya tersedia," ujarnya.
Langkah efisiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara lebih disiplin dan transparan di tengah dinamika fiskal tahun berjalan.