BALIKPAPAN — Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang berlangsung hingga pukul 11.00 Wita itu, ia menegaskan masukan dari legislatif menjadi bahan evaluasi pembangunan daerah.
Persoalan distribusi air bersih menjadi sorotan utama. Pemerintah mengakui gangguan layanan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) disebabkan usia pipa transmisi yang sudah tua. Penggantian pipa akan dilakukan secara bertahap.
“Pemkot menargetkan pemasangan sekitar 12.000 sambungan rumah baru pada 2026 sesuai hasil kajian teknis,” ujar Bagus dalam sidang.
Penanganan banjir juga masuk program prioritas. Langkah yang diambil meliputi normalisasi sungai, pembangunan drainase, kolam retensi, peningkatan kapasitas saluran, hingga percepatan pembebasan lahan untuk saluran primer.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Pemkot menyebut keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan kerja bersama eksekutif dan legislatif. Namun, capaian itu dinilai bukan tujuan akhir.
“Harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Bagus.
Pemerintah memastikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat. Strateginya mencakup digitalisasi pelayanan pajak, perluasan basis wajib pajak, peningkatan pengawasan, dan penutupan potensi kebocoran penerimaan daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan ditingkatkan untuk memperluas dukungan pendanaan pembangunan.
Terkait pemadaman listrik dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), Pemkot akan memperkuat koordinasi dengan PLN, Pertamina, dan BPH Migas. Di bidang pendidikan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dipastikan berlangsung transparan, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi dengan mengoptimalkan daya tampung sekolah.
Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menyatakan terbuka apabila DPRD membentuk panitia kerja atau panitia khusus terkait hasil pemeriksaan BPK serta evaluasi pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu. Pemkot juga berkomitmen mengalokasikan SiLPA melalui APBD Perubahan untuk program yang memberi manfaat langsung ke masyarakat.
Bagus menutup penyampaiannya dengan menekankan bahwa seluruh saran, kritik, dan rekomendasi fraksi merupakan masukan berharga. “Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan lanjutan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.