SAMARINDA — Rapat pembahasan internal dokumen KUA-PPAS 2027 tengah berlangsung di lingkungan DPRD Kota Samarinda. Badan Anggaran (Banggar) memastikan setiap komponen pendapatan, belanja, dan asumsi dasar anggaran akan dianalisis secara ketat sebelum dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Abdul Rohim, anggota Banggar DPRD Samarinda, menyebut dokumen dari Pemkot Samarinda sudah diterima pekan lalu. "Kami sudah menerima dokumen KUA-PPAS dari Pemkot. Saat ini masih dalam tahap analisis internal untuk melihat berbagai asumsi yang menjadi dasar penyusunan anggaran tersebut," ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Berdasarkan rancangan awal, APBD Kota Samarinda tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Nilai itu meningkat sekitar Rp100 miliar dari APBD 2026 yang sebesar Rp3,18 triliun.
Menurut Rohim, kenaikan yang terbatas itu menandakan ruang fiskal daerah masih sempit. Karena itu, proyeksi pendapatan harus berpijak pada potensi yang benar-benar bisa diwujudkan. "Kalau dibandingkan dengan tahun 2026 memang ada kenaikan, tetapi tidak terlalu besar, sekitar Rp100 miliar," katanya.
Banggar tidak hanya menyoroti besaran angka, tetapi juga memastikan setiap alokasi belanja memiliki arah yang jelas dan berdampak langsung bagi warga. Rohim menegaskan efisiensi tetap menjadi pegangan utama dalam menyusun APBD 2027.
Belanja daerah harus lebih terfokus pada program prioritas, terutama pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, dan kebutuhan publik lainnya. "Target kami bukan sekadar menyusun angka, tetapi memastikan APBD 2027 benar-benar memberi dampak konkret bagi pembangunan kota," ujarnya.
Setelah analisis internal rampung, Banggar akan melanjutkan pembahasan bersama TAPD. Dalam tahap itu, kedua pihak akan menyelaraskan asumsi makro, menyempurnakan struktur anggaran, hingga menyepakati dokumen KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
Banggar memastikan akan mengawal seluruh proses hingga KUA-PPAS disepakati. Harapannya, dokumen itu bisa menjadi fondasi APBD yang realistis, tepat sasaran, dan mampu menjaga kesinambungan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.