PENAJAM PASER UTARA — Progres pembangunan fisik di kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak krusial. Dari total pagu indikatif OIKN sebesar Rp6,7 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, sebanyak Rp5,3 triliun disiapkan khusus untuk meneruskan pengerjaan dua kawasan inti pemerintahan tersebut.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, anggaran tersebut naik sekitar Rp400 miliar dari pagu sebelumnya yang sebesar Rp6,3 triliun. "Dari Rp6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan," ujarnya di Penajam Paser Utara, Selasa.
Basuki menjelaskan, alokasi besar ini sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN pada tahun 2027. Untuk kawasan yudikatif, pembangunan fisik ditargetkan tuntas pada 25 Desember 2027, mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Sonny Alissa, menuturkan progres kawasan yudikatif ditargetkan menyentuh 40 persen hingga akhir tahun ini. Percepatan dilakukan pada pengerjaan struktur, topping off, hingga penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior.
Saat ini, paket pembangunan MA dengan nilai kontrak Rp1,4 triliun telah mencapai progres 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara itu, paket pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan dengan nilai kontrak Rp1,65 triliun mencatatkan progres 12,41 persen.
Di sisi lain, pembangunan kawasan legislatif yang meliputi Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta fasilitas pendukung juga ditargetkan rampung pada Desember 2027. PPK E.3 Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, mengonfirmasi nilai kontrak keseluruhan lima paket pekerjaan mencapai Rp8,24 triliun.
"Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," ujar Alfrits.
Selain untuk pembangunan fisik baru, anggaran OIKN juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun. Basuki menyebut kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN saat ini mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara.
Sebelumnya, Basuki juga menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di IKN menjadi penanda bahwa pembangunan kawasan inti pemerintahan terus berjalan dan aktivitas kenegaraan sudah mulai berpindah ke Kalimantan Timur. Menurut dia, sejumlah fasilitas dasar di Plaza Seremoni dan area seberang Istana Kepresidenan IKN sudah dapat digunakan, termasuk area upacara, akses jalan, dan jaringan utilitas.
"Upacara ini menunjukkan bahwa IKN terus dibangun. Kegiatan kenegaraan sudah bisa dilakukan di sini. Masih banyak yang harus diselesaikan, tetapi progresnya berjalan," kata Basuki.