JAKARTA — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mendapat respons serius dari pemerintah pusat. Sebanyak 30 armada udara kini beroperasi di kawasan Kalimantan, termasuk lima pesawat TNI AU yang baru tiba untuk memperkuat satuan tugas pemadaman.
Lima pesawat TNI AU tersebut diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Keberadaan mereka menambah kekuatan 30 armada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah beroperasi lebih dulu di tiga provinsi terdampak di Kalimantan.
Pengiriman tambahan pesawat ke Kalimantan Timur menjadi sinyal meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah terhadap potensi meluasnya titik kebakaran. Kabut asap yang kerap menyertai karhutla menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga dan aktivitas penerbangan di wilayah tersebut.
Selain memperkuat armada di Kalimantan, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada cadangan ini siap digerakkan sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan BNPB dan perkembangan situasi di lapangan.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto, total 52 pesawat dikerahkan untuk menangani karhutla di enam provinsi dengan tingkat potensi kebakaran tinggi. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Dari jumlah tersebut, 30 armada dialokasikan untuk wilayah Kalimantan, sementara 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra. Pembagian ini menunjukkan konsentrasi penanganan yang besar di Pulau Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur yang menjadi sasaran penguatan operasi udara.
Armada udara yang dikerahkan memiliki beragam fungsi, mulai dari patroli udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemadaman titik api melalui water bombing. Operasi pemadaman dari udara ini dilakukan secara intensif pada 20–21 Agustus 2026.
Pemadaman lewat udara menjadi pilihan utama karena banyak titik kebakaran berada di lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat. Langkah ini diambil untuk mempercepat respons sebelum kebakaran meluas dan memicu kabut asap yang berdampak pada masyarakat luas.
Pemerintah menargetkan operasi terpadu ini mampu menekan penyebaran karhutla, meminimalkan dampak kabut asap, serta melindungi kawasan hutan dari kerusakan yang lebih besar.