KALIMANTAN TIMUR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar BRI dan BSI mempersiapkan pembukaan rekening untuk masyarakat. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Langkah teknis awal yang disiapkan adalah pemadanan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut akan disinkronkan dengan sistem Bank Indonesia, mencakup infrastruktur pembayaran dan gateway, termasuk pemanfaatan QRIS.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan.
Kebijakan ini dirancang untuk menaikkan level inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen.
Namun, angka literasi keuangan masih tertinggal di posisi 69,57 persen. Airlangga menegaskan capaian itu sebenarnya telah melampaui standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang rata-rata berada di level 63 persen, sehingga ruang peningkatan masih terbuka lebar.
Ke depan, rekening yang dibuka secara masif ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana. Pemerintah berencana menjadikannya kanal utama penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi kepada masyarakat.
"Ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Airlangga belum membeberkan jadwal pasti peluncuran program maupun mekanisme teknis bagi warga yang selama ini belum memiliki rekening bank. Ia hanya memastikan persiapan infrastruktur data sedang berjalan. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut mengenai skema bagi warga di daerah terpencil yang minim akses perbankan.