SAMARINDA — Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda Arif Kurniawan menilai keselamatan dan kesehatan peserta didik harus jadi prioritas utama saat kualitas udara memburuk. PJJ atau pembelajaran daring disebutnya sebagai langkah perlindungan sementara bagi anak-anak yang beraktivitas di luar rumah, terutama pada pagi hingga siang hari.
Angka pantauan IQAir 164 AQI US menempatkan Samarinda pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Konsentrasi PM2.5 sebesar 83 µg/m³ tercatat pada Rabu (16/9/2026) pukul 18.00 Wita.
Arif menegaskan kebijakan PJJ tidak boleh diambil berdasarkan asumsi. Ukuran yang dipakai harus jelas dan datanya terbuka.
"Kita tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Ukurannya harus jelas, datanya harus terbuka, dan koordinasi antara Pemkot, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta instansi terkait harus dilakukan," tegasnya di Samarinda, Rabu (16/9/2026).
Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak tumpang tindih. Pemkot Samarinda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan disebut perlu bergerak dalam satu alur informasi yang sama.
Selain opsi PJJ, Fraksi PKS mendorong peningkatan pemantauan kualitas udara secara real time. Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga diminta diperkuat agar warga bisa menyesuaikan aktivitas harian.
Fraksi PKS menyoroti pengendalian sumber pencemaran dan asap yang menyebabkan penurunan kualitas udara. Dua hal itu disebut sebagai akar persoalan yang perlu ditangani, bukan hanya dampaknya.
"Jika kualitas udara di Samarinda sudah masuk kategori berbahaya, maka keselamatan dan kesehatan anak-anak kita harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat, termasuk mempertimbangkan PJJ atau pembelajaran daring untuk sementara waktu," ujar Arif.
Arif menyebut perlindungan terhadap anak-anak perlu menjadi perhatian pemerintah ketika kualitas udara berada pada tingkat berisiko bagi kesehatan. Kelompok usia sekolah paling terpapar karena aktivitas luar ruang mereka berlangsung pagi hingga siang.
"Anak-anak adalah generasi masa depan Samarinda. Jangan sampai mereka harus menanggung risiko kesehatan karena kondisi udara yang tidak aman," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemkot Samarinda soal kemungkinan penerapan PJJ. Keputusan akhir berada di tangan pemerintah kota dengan mempertimbangkan data kualitas udara terverifikasi dari instansi berwenang.