SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembahasan APBD 2027. Hal ini disampaikan menyusul penyesuaian nilai anggaran yang disepakati dalam nota kesepakatan sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah mengungkapkan bahwa angka kesepakatan dalam nota tersebut berada di Rp 3,6 triliun, turun dari sebelumnya Rp 3,8 triliun. Selisih pengurangan mencapai sekitar Rp 211 miliar.
"Angka kesepakatan di nota itu di angka Rp3,6 triliun dari Rp3,8 triliun. Jadi ada pengurangan sekitar Rp211 miliar," kata Helmi, Senin (21/9/2026).
Helmi menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas anggaran. Ketidakpastian tersebut membuat sejumlah kegiatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong agar program yang telah berjalan dapat diselesaikan, terutama yang menyangkut kewajiban pembayaran pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik.
"Harapannya semoga dana transfer dari pemerintah pusat itu bisa kembali. Kalau kembali, insyaallah semua kegiatan itu akan dijalankan semua," ujarnya.
Menurut Helmi, program yang sudah berjalan menjadi prioritas karena harus diselesaikan, termasuk kewajiban pembayaran pekerjaan infrastruktur. Pelayanan publik dan pembayaran utang juga menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
"Kalau bicara prioritas, pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan ini wajib nanti harus dibayar. Kemudian infrastruktur, pelayanan publik, termasuk pembayaran utang," jelasnya.
DPRD juga memperhatikan kondisi musim kemarau yang membutuhkan penanganan di daerah. Karena itu, anggaran belanja tidak terduga turut ditambah dalam pembahasan APBD.
"Ditambah lagi sekarang ini kan musim kemarau. Jadi tadi anggaran tidak terduganya juga ditambah. Nah, di situ fokusnya," pungkasnya.
DPRD Kota Samarinda selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2027 sesuai tahapan yang berlaku. Pembahasan tersebut akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat Samarinda.
Keputusan akhir mengenai alokasi anggaran akan bergantung pada kepastian dana transfer pusat. Jika dana tersebut kembali cair, seluruh kegiatan yang tertunda diharapkan dapat dijalankan sesuai rencana.