BONTANG — Belanja modal menjadi sektor yang paling dalam terkena pemangkasan, dengan penurunan sekitar 15,71 persen. Namun, Neni memastikan pengurangan ini tidak akan menyentuh layanan dasar warga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar.
Dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I Tahun 2026, Senin (7/9/2026), Neni mengungkapkan total belanja daerah turun dari sekitar Rp2,098 triliun menjadi Rp1,979 triliun. Angka itu berarti berkurang 5,67 persen dari pagu sebelumnya.
Kenaikan Pendapatan Tak Sebanding dengan Koreksi Pembiayaan
Neni menjelaskan, pendapatan daerah sebenarnya masih tumbuh sekitar 1,49 persen. Akan tetapi, pertumbuhan itu tidak cukup untuk menutup koreksi pembiayaan yang jauh lebih besar pasca-penetapan angka SiLPA 2025 oleh auditor.
“Kenaikan pendapatan tidak otomatis berarti ruang fiskal kita menjadi lebih besar. Koreksi pembiayaan tersebut jauh lebih besar daripada penambahan pendapatan yang kita peroleh,” ujarnya di hadapan para anggota DPRD setempat.
Prioritas Tetap pada Pelayanan Dasar Warga
Di tengah tekanan fiskal, Pemkot Bontang menegaskan komitmennya mempertahankan kualitas layanan publik. Neni menyebut anggaran yang tersisa tetap diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang bersifat wajib dan mengikat.
“Penurunan APBD tidak boleh diterjemahkan menjadi penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kondisi ini, lanjut Neni, menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih selektif. Setiap program harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar mempertahankan besaran anggaran.
“Bukan sekadar seberapa banyak anggaran yang dapat kita pertahankan, tetapi apa yang paling penting untuk kita kerjakan dengan anggaran yang kita miliki,” pungkasnya.
