SAMARINDA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim Ririn Sari Dewi menyebut pemetaan mencakup identifikasi data yang butuh perlindungan jangka panjang. Inventarisasi juga menyasar sertifikat digital serta ketergantungan antar-sistem di lingkungan pemprov.
Menurut Ririn, pengadaan sistem digital di lingkungan Pemprov Kaltim sebaiknya mempertimbangkan kemampuan pembaruan algoritma, interoperabilitas, serta dukungan penyedia teknologi terhadap perkembangan standar kriptografi.
"Kami juga perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat diperbarui ketika standar keamanan berkembang," ujar Ririn dalam webinar tersebut.
Ancaman Siber yang Makin Kompleks
Ririn memaparkan sejumlah tantangan keamanan informasi yang dihadapi pemprov, dari pencurian data, penyadapan komunikasi, perubahan data tanpa otoritas, pengkodean identitas digital, hingga serangan siber yang dapat mengganggu layanan pemerintahan.
Ia menyoroti isu kerentanan siber kritis pada PHP yang dilaporkan berpotensi memungkinkan eksekusi kode jarak jauh (Remote Code Execution/RCE) tanpa autentikasi, atau yang dikenal sebagai PHP2Shell.
"Kami menghadapi berbagai tantangan keamanan informasi, mulai dari pencurian data, penyadapan komunikasi, perubahan data tanpa otoritas, pengkodean identitas digital, hingga serangan siber yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan pemerintahan," kata Ririn.
Kondisi itu, lanjutnya, menegaskan arti penting menjaga keamanan informasi secara berkelanjutan, termasuk melalui pemanfaatan kriptografi sebagai salah satu fondasi perlindungan data dalam ekosistem digital.
Kriptografi Bukan Lagi Istilah Teknis Semata
Ririn menjelaskan kriptografi telah menjadi bagian penting dari berbagai aktivitas digital sehari-hari, bukan sekadar istilah teknis yang hanya dipahami ahli persandian atau tenaga keamanan siber.
Melalui enkripsi, informasi dapat dilindungi agar tidak mudah dibaca pihak yang tidak berwenang. Tanda tangan digital dan mekanisme kriptografi lain memungkinkan keaslian dokumen serta integritas informasi yang sah.
Mekanisme autentikasi berbasis kriptografi juga berperan memastikan akses sistem hanya diberikan kepada pihak berizin.
"Data kependudukan, data kepegawaian, dokumen administrasi, informasi keuangan, serta data sensitif lainnya harus dikelola dengan perlindungan yang sesuai. Kriptografi menjadi bagian penting dalam menjaga kerahasiaan data, baik saat disimpan maupun ketika dikirimkan melalui jaringan," ujarnya.
Mengapa Komputasi Kuantum Jadi Perhatian
Pemprov Kaltim juga mengantisipasi perkembangan teknologi komputasi masa depan yang berpotensi mempengaruhi keamanan sejumlah algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan saat ini.
Perkembangan komputasi kuantum menjadi perhatian global karena data yang dienkripsi saat ini, namun memiliki nilai strategis dalam jangka panjang, berpotensi menghadapi risiko keamanan di masa mendatang.
"Kita tidak perlu menyikapi dengan kekhawatiran yang berlebihan, tetapi juga tidak boleh mengabaikannya," kata Ririn.
Salah satu langkah yang mulai dikembangkan adalah kriptografi pascakuantum. Algoritma itu dirancang untuk menghadapi serangan yang memanfaatkan kemampuan komputasi klasik maupun kuantum yang relevan.
Bagi pemerintah daerah, penerapan teknologi tersebut tidak berarti seluruh sistem harus segera diganti tanpa perencanaan. Diperlukan kesiapan sejak dini melalui pemetaan penggunaan kriptografi dan identifikasi data yang membutuhkan perlindungan jangka panjang.
