SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meluapkan kegeramannya terhadap maraknya praktik parkir liar yang semakin meresahkan masyarakat. Pernyataan keras ini disampaikan saat ia meresmikan Wisata Belanja Ramadan 2026 di GOR Segiri, Jumat (20/2/2026).
Andi Harun menegaskan bahwa praktik parkir dengan tarif seenaknya bukan sekadar pelanggaran ketertiban, melainkan tindakan yang "memalak" warga di kota sendiri dan mencoreng citra Samarinda yang sedang berbenah.
Poin Utama Arahan Wali Kota Samarinda
Menanggapi banyaknya laporan masyarakat, pemerintah kota telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membersihkan titik-titik parkir ilegal:
| Rencana Tindakan | Detail Pelaksanaan |
|---|---|
| Instruksi Razia | Kerja sama Dinas Perhubungan dengan aparat penegak hukum untuk pengawasan ketat. |
| Fokus Lokasi | Kawasan pusat perbelanjaan, GOR Segiri, dan titik-titik keramaian publik. |
| Evaluasi Sistem | Penataan ulang titik parkir resmi agar tidak ada celah bagi oknum liar. |
| Sanksi Tegas | Pemberian sanksi hukum bagi oknum yang terbukti mematok tarif tidak sah. |
Larangan Memanfaatkan Momentum Ramadan untuk Pungli
Wali Kota mengingatkan bahwa bulan suci seharusnya menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang secara sehat, bukan ajang bagi oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan ilegal melalui tarif parkir yang melambung.
“Jangan sampai semangat Ramadan yang penuh berkah ini dirusak oleh praktik yang merugikan masyarakat. Saya tidak ingin warga merasa dipalak di kota sendiri. Samarinda harus tertib, nyaman, dan ramah bagi semua,” tegas Andi Harun.
Wisata Belanja Ramadan 2026: Pusat Ekonomi UMKM
Di sisi lain, peresmian Wisata Belanja Ramadan di GOR Segiri berlangsung meriah dengan partisipasi ratusan pelaku UMKM. Pemkot Samarinda berharap agenda tahunan ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal selama sebulan penuh. Namun, kesuksesan acara tersebut sangat bergantung pada kenyamanan akses, termasuk ketertiban parkir.
Pemerintah Kota mengimbau warga untuk segera melaporkan jika menemukan titik parkir dengan tarif tidak wajar melalui kanal pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
