SAMARINDA — Puluhan kejaksaan negeri di Kalimantan Timur mulai menyisir dokumen pengelolaan dapur MBG. Instruksi ini turun setelah Kejaksaan Agung membuka penyidikan dugaan korupsi dalam program nasional tersebut.
Data SPPG Diburu, Kejari Bergerak Serentak
Kepala Kejati Kaltim memerintahkan setiap kejari mengumpulkan data SPPG di wilayah masing-masing. SPPG adalah unit dapur yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah sasaran.
Pengumpulan data ini menjadi langkah awal untuk memetakan potensi penyimpangan. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga penyaluran ke penerima manfaat.
Mengapa Penyidikan Menyasar Dapur MBG?
Program Makan Bergizi Gratis melibatkan rantai pasok yang panjang. Dapur menjadi titik krusial karena menangani anggaran belanja bahan pangan, gaji tenaga kerja, hingga logistik distribusi.
Kejagung mencurigai adanya mark-up harga bahan pokok atau penggelembungan volume produksi. Praktik seperti ini lazim terjadi di program bansos berskala nasional jika pengawasan lemah.
Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah SPPG yang cukup banyak. Hal ini karena cakupan program MBG menyasar ribuan siswa di wilayah perkotaan hingga pedalaman.
Apa Dampaknya bagi Pelaksanaan Program?
Penyidikan ini belum menghentikan operasional dapur MBG. Kejati Kaltim memastikan pengumpulan data berjalan paralel dengan proses distribusi makanan ke sekolah.
Namun, temuan awal di beberapa daerah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima dan realisasi pengiriman. Data ini akan menjadi bahan pengembangan penyidikan ke tingkat pusat.
Kejati Kaltim belum merinci jumlah SPPG yang telah diperiksa. Proses verifikasi dokumen diperkirakan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan.
Bagaimana Mekanisme Pengawasan ke Depan?
Kejagung mendorong keterlibatan inspektorat daerah dan BPKP dalam audit anggaran MBG. Langkah ini untuk mencegah pengulangan kasus serupa di tahun anggaran berikutnya.
Program Makan Bergizi Gratis menyerap anggaran triliunan rupiah dari APBN. Pengawasan ketat di tingkat daerah menjadi kunci agar dana benar-benar sampai ke anak sekolah, bukan ke kantong oknum.
