BONTANG — Pembatasan jumlah paket kegiatan dalam bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tahun ini memaksa Pemerintah Kota Bontang untuk menyusun skala prioritas secara ketat. Dari total enam usulan yang diizinkan, penanganan banjir menjadi program yang tak bisa ditawar.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa perbaikan turap dan drainase di titik-titik rawan genangan akan menjadi fokus utama. “Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Saya ingin banjir ini selesai dulu. Pembangunan dan perbaikan turap akan jadi prioritas utama,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa pembatasan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu yang menjadi perdebatan adalah besaran nilai anggaran, kini jumlah paket kegiatannya yang dikunci oleh provinsi.
“Yang dibatasi itu jumlah paketnya, bukan nilai anggarannya. Kita hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” kata Syahruddin.
Dari enam usulan yang diajukan, sektor Pekerjaan Umum (PU) mendominasi dengan empat paket kegiatan. Mayoritas fokus pada perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Satu usulan sisanya dialokasikan untuk penanganan stunting, dan satu lagi untuk usulan dari tingkat kecamatan atau distrik.
Pemkot Bontang mengajukan total usulan senilai Rp200 miliar untuk seluruh program tersebut. Selain penanganan banjir, pemerintah kota juga menyisipkan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dalam daftar pendek yang sama.
Neni mengakui posisi tawar pemerintah kota tetap bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Kaltim. Namun, ia berharap seluruh usulan bisa diakomodasi demi kepentingan publik. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bakal dihapus total akibat anjloknya kemampuan fiskal Kaltim.
Kepastian adanya Bankeu tahun ini sendiri merupakan hasil lobi-lobi di meja Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan komunikasi intens antara para kepala daerah dengan gubernur. Pintu bantuan tetap terbuka, meski ruang geraknya kini lebih sempit.
Meski demikian, Syahruddin mengingatkan warga agar tetap realistis. Mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan, belum ada jaminan semua usulan tersebut bakal disetujui sepenuhnya.
Pilihan menjadikan banjir sebagai prioritas tunggal menunjukkan urgensi yang dihadapi Kota Taman. Genangan yang kerap merendam pemukiman menjadi keluhan utama warga. Dengan keterbatasan jumlah paket yang bisa diajukan, pemerintah kota memilih untuk menyelesaikan satu masalah besar secara tuntas ketimbang mengerjakan banyak program secara setengah-setengah.
Keputusan ini juga menjadi ujian bagi efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan anggaran yang terbatas dan jumlah program yang dikunci, skala prioritas menjadi kunci utama untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.