SANGATTA — Hasil bedah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutim tahun 2025 mengungkap catatan kritis, terutama pada sisi kualitas belanja daerah. Pansus menilai masih ada program dan kegiatan yang belum tepat sasaran serta kurang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Pansus DPRD Kutim menyebutkan bahwa temuan ini bukan sekadar soal realisasi anggaran, melainkan efektivitas penggunaan uang rakyat. “Kami menemukan beberapa pos belanja yang output-nya tidak sebanding dengan input. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (12/3/2025).
Salah satu sorotan utama Pansus adalah masih adanya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dinilai tidak prioritas. Di sisi lain, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan justru belum mendapatkan porsi yang memadai. Pansus mendorong agar setiap rupiah APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kutim.
Data awal yang dihimpun Pansus menunjukkan bahwa sebagian besar belanja modal masih terserap untuk pengadaan barang yang tidak produktif. Sementara itu, belanja operasional dinas dianggap masih terlalu tinggi dibandingkan dengan belanja publik. Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati dan jajarannya.
Pansus DPRD Kutim tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menyusun rekomendasi konkret. Rekomendasi ini mencakup perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, Pansus meminta agar perencanaan anggaran tahun depan lebih partisipatif dan berbasis data.
“Kami ingin LKPj ini tidak hanya menjadi dokumen seremonial. Harus ada tindak lanjut nyata. Eksekutif wajib memperbaiki kualitas belanja agar pembangunan di Kutim lebih merata,” tegas anggota Pansus lainnya.
Langkah selanjutnya, Pansus akan menyampaikan hasil kajian ini dalam rapat paripurna DPRD. Rekomendasi yang telah diformulasikan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Pemkab Kutim dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan. Masyarakat pun diharapkan ikut mengawal agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga.