KALIMANTAN TIMUR — Isu ini mencuat dari internal PLN Pusat. Seorang sumber yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa pada akhir Maret 2025, atau dua hingga tiga hari sebelum Lebaran, Darmawan merombak jajaran direksi dan komisaris PLN Batam serta mengganti direksi di PLN NPC. Langkah ini dinilai kontradiktif karena di saat yang sama, dua posisi direksi di PLN Nusantara Power sebagai sub-holding justru masih dibiarkan kosong.
"Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ujar sumber tersebut kepada Suara Pembaharuan, dikutip Jumat (4/4).
Lebih lanjut, sumber itu menambahkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Holding pun belum dilakukan. Akibatnya, tujuh direksi yang masa jabatannya diperpanjang sejak November lalu belum juga menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Yang paling mencuri perhatian adalah pengisian posisi Direksi PLN NPC. Jabatan yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk itu justru diisi oleh Murdifi, mantan General Manager PLN UID Jawa Agung. Padahal, Murdifi seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025, tepat sehari setelah perombakan dilakukan.
"Pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber internal tersebut.
Praktik ini dinilai sebagai bentuk abuse of power di mana keputusan korporasi diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan meritokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menilai Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri BUMN Erick Thohir sudah saatnya melakukan perombakan di tubuh PLN. Ia mempertanyakan mengapa Darmawan Prasodjo masih bertahan sementara direktur utama di BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog sudah diganti.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira heran saat ditemui sesaat akan bertolak ke Jakarta.
Menurutnya, masih banyak kader yang lebih mumpuni untuk memimpin PLN, termasuk dari kader Partai Gerindra yang kini berkuasa. "Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN," tegasnya.
Tak hanya soal perombakan, Teuku Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri mengaku sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan Prasodjo ke Kortas Tipikor Polri. Hingga saat ini, laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
"Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutup Yudhistira.
PLN sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan perombakan sepihak dan dugaan abuse of power yang dialamatkan kepada direktur utamanya.