SAMARINDA — Meski pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan II-2026 tercatat melambat dibanding periode yang sama tahun lalu, struktur perekonomian daerah menunjukkan pergeseran signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Rabu (5/8/2026), PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp152,92 triliun pada periode April-Juni 2026.
Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa secara kuartalan, ekonomi Kaltim pada Triwulan II-2026 tumbuh 2,62 persen dibanding Triwulan I-2026 (q-to-q). Adapun akumulasi pertumbuhan ekonomi sepanjang Semester I-2026 mencapai 3,17 persen secara tahunan (c-to-c).
Dari sisi produksi, dua sektor mencatatkan kinerja yang kontras. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan tumbuh paling tinggi sebesar 9,78 persen, mencerminkan peningkatan aktivitas birokrasi dan belanja pegawai. Namun, sektor yang tumbuh paling pesat justru datang dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan lonjakan 13,79 persen secara tahunan.
Angka ini mengindikasikan geliat sektor pariwisata dan perhotelan di Kaltim mulai menguat, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas bisnis di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 20,14 persen. Lonjakan ini sejalan dengan realisasi belanja daerah dan pusat yang lebih masif pada periode tersebut.
Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 6,72 persen. Angka ini menjadi sinyal positif di tengah fluktuasi harga komoditas batu bara yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Kaltim.
Kontribusi Kaltim terhadap pembentukan nilai tambah regional Pulau Kalimantan juga masih dominan, mencapai 46,70 persen. Artinya, hampir separuh ekonomi Pulau Kalimantan ditopang oleh provinsi ini.
Pada Maret 2026, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kaltim yang diukur dengan Gini Ratio tercatat 0,312. Angka ini naik 0,002 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,310.
Menariknya, kenaikan ini murni disumbang oleh daerah perkotaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2026 tercatat 0,309, naik 0,009 poin dari 0,300 pada September 2025. Sebaliknya, ketimpangan di perdesaan justru membaik signifikan, turun 0,015 poin dari 0,325 menjadi 0,310.
“Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2026 sebesar 22,03 persen. Hal ini mengindikasikan distribusi pengeluaran berada pada kategori ketimpangan rendah,” pungkas Mas’ud.
Di daerah perkotaan, kelompok 40 persen terbawah menguasai 22,10 persen pengeluaran, sementara di perdesaan angkanya sedikit lebih tinggi di 22,42 persen. Meski secara agregat masih masuk kategori rendah, tren kenaikan ketimpangan di perkotaan patut menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan biaya hunian di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.