SAMARINDA — Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur yang selama ini berkontribusi besar ke kas negara dinilai belum sebanding dengan kualitas pelayanan dasar yang dirasakan masyarakatnya. Anggota DPD RI Aji Mirni Mawarni mengungkapkan temuan di lapangan yang masih memprihatinkan, mulai dari infrastruktur jalan hingga akses pendidikan di perdesaan.
Kondisi itu ia sampaikan saat menyerap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis (27/8/26). Menurutnya, masih ada kesenjangan antara citra Kaltim sebagai wilayah kaya dengan realita yang ia temui.
Kerusakan jalan menjadi salah satu sorotan utama. Aji Mirni mengaku kerap merasa prihatin saat melihat kondisi tersebut, terutama karena persepsi masyarakat luar daerah tentang Kaltim yang dikenal melimpah sumber daya alamnya.
“Masih ada jalan yang kondisinya rusak cukup parah. Saya sering merasa sedih melihatnya. Ketika kuliah di Jakarta, fasilitas yang tersedia begitu lengkap dan Kaltim dikenal sebagai daerah kaya. Tetapi kekayaan itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, ia menyoroti belum meratanya akses. Amanat wajib belajar 12 tahun dinilainya belum sepenuhnya terwujud hingga ke wilayah perdesaan.
“Wajib belajar 12 tahun sudah lama menjadi amanat dalam bidang pendidikan. Namun faktanya, di daerah yang dikenal kaya seperti Kaltim masih ada desa yang fasilitas pendidikannya baru tersedia sampai SMP,” katanya.
Aji Mirni menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya lewat penyusunan kebijakan. Implementasi dan pengawasan terhadap regulasi harus berjalan konsisten agar dampaknya nyata di masyarakat.
“Menyampaikan aspirasi saja tentu belum cukup, harus ada langkah nyata. Kami di DPD menyerap persoalan dari daerah, kemudian membawanya dalam pembahasan dan rapat kerja dengan pemerintah agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun regulasi,” jelasnya.
Ia mengakui pelaksanaan aturan masih menjadi tantangan terbesar. Regulasi yang baik tidak akan berdampak maksimal apabila penerapan dan pengawasannya lemah.
“Persoalannya sering berada pada konsistensi pelaksanaan. Aturannya sudah baik, tetapi implementasinya belum tentu berjalan maksimal. Karena itu, pengawasan juga harus diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.
Menanggapi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aji Mirni menilai program tersebut tidak tepat jika hanya dilihat dari kekurangannya. Ia menemukan adanya manfaat langsung, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya tidak bisa begitu saja mengatakan MBG harus ditolak karena di lapangan ada masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari program ini,” ungkapnya.
Selain membuka lapangan kerja, MBG dinilai membantu anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sarapan sebelum belajar. Ia mendorong evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan ketimbang menghentikan program secara keseluruhan.
“Programnya bisa tetap berjalan, tetapi sistemnya harus terus dibenahi dan pengawasannya diperketat. Sebab, sekarang sudah cukup banyak masyarakat yang menggantungkan harapan pada program tersebut,” katanya.
Dampak ekonomi MBG disebutnya bisa diperluas dengan memprioritaskan hasil produksi petani lokal. Ia mengaku menemukan petani di Kutai Kartanegara yang terbantu karena hasil pertaniannya terserap untuk kebutuhan program.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin berharap aspirasi yang berkembang dalam diskusi tidak berhenti di forum. Ia ingin temuan tersebut menjadi bahan perjuangan Aji Mirni di Senayan.
“Kami berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dan diserap dalam pertemuan ini bisa menjadi bagian dari perjuangan,” ucapnya.